Jakarta, WartaPenaNews – Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai peryataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko yang ingin mendapatkan support dari pemerintah Amerika Serikat dalam penyelesaian masalah Papua agak kebablasan, meskipun maksudnya bukan untuk meminta negara adi daya itu campur tangan.
“Pernyataan Moeldoko sepertinya tidak dalam konteks meminta tolong pemerintah AS tetapi pernyataan tersebut bisa menimbulkan multi tafsir yang memancing polemik. Apalagi, situasi politik pasca pilpres 2019 masih sangat “becek”,” kata Karyono di Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Menurutnya, Moeldoko seharusnya hati-hati dalam menggunakan diksi dan mempertimbangkan berbagai aspek resiko. Selain itu, pemerintah harus melakukan koordinasi dengan berbagai institusi yang berwenang agar tidak menimbulkan simpang-siur pendapat yang justru memperkeruh suasana.
Karyono menambahkan, agar permasalahan Papua segera selesai diperlukan strategi yang holistik dan komprehensif. Pendekatan persuasif, diplomasi, pendekatan ekonomi, kultural dan keamanan bisa berjalan beriringan, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Indonesia ingin mendapatkan support dari AS atas kondisi yang terjadi di Papua saat ini.
Pernyataan itu dikeluarkan usai berjumpa dengan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk urusan Asia Timur dan Pasific David R. Stilwell di Kantor Staf Presiden, kemarin.
Terlepas dari pernyataan Moeldoko, kata Karyono, semestinya untuk menyelesaikan konflik Papua, sejatinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.
“Sayangnya, banyak politisi dan sejumlah pihak justru menjadikan persoalan konflik Papua sebagai komoditi politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal itu dapat ditelusuri dari berbagai pernyataan di media yang tidak memberikan jalan keluar, tapi sebaliknya justru mendeskreditkan satu sama lain,” terang Moeldoko.
Seharusnya, sambung dia, semua komponen bangsa dalam menyikapi persoalan kedaulatan negara harus bersatu. Politisi harus bisa membedakan antara kepentingan menjaga kedaulatan negara dengan kepentingan politik praktis dalam kontestasi demokrasi. (rob)
