IPOL.ID – Musyawarah Cabang Wilayah Peradi Jakarta Selatan diprotes dan sempat memanas hingga adanya aksi dorong disesalkan para advokat Peradi. Padahal Musyawarah Cabang Wilayah yang merupakan wadah silaturahmi dan bersatu.
Hal tersebut disampaikan salah satu anggota Peradi perempuan usai melakukan registrasi di pintu utama Hotel The Tribrata, Kebayoran Baru pada Senin (29/5) pagi.
Dia yang sudah mendaftarkan diri itu mengaku kecewa dengan pihak panitia yang melarang puluhan rekan Peradi lainnya yang akan mengikuti Musyawarah Cabang Wilayah Peradi Jakarta Selatan.
Menurutnya, setiap anggota DPC Peradi Jakarta Selatan berhak mengikuti Musyawarah Cabang Wilayah Peradi Jakarta Selatan.
Karena nama mereka ada dalam daftar keanggotaan DPC Peradi Jakarta Selatan yang diterbitkan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi.
“Ini semua teman-teman saya, saya kenal semuanya. Tapi kenapa mereka nggak boleh masuk, sedangkan saya bisa,” ujarnya.
“Seharusnya semuanya memiliki hak yang setara, tidak ada yang dibeda-bedakan. Karena memang rekan-rekan advokat yang dilarang masuk ini terdaftar di DPN Peradi. Jadi seharusnya pihak panitia menggunakan data dari DPN dibandingkan DPC,” tambah dia.
Tak hanya kecewa dengan banyaknya rekan advokatnya yang dilarang mendaftarkan diri dan masuk, dirinya pun kecewa karena seharusnya Musyawarah Cabang Wilayah Peradi Jakarta Selatan dapat menjadi wadah bersatu.
Musyawarah yang beragendakan pemilihan serta pengesahan Ketua terpilih Peradi DPC Jakarta Selatan itu seharusnya menjadi ruang untuk menyamakan gagasan.
“Pelaksanaan acara itu harus dievaluasi oleh DPN, kenapa bisa ramai begini. Seharusnya, acara ini bisa jadi ruang untuk kita bersatu-bersilaturahmi, bertukar gagasan dan semakin kompak. Bukan justru malah terpecah,” tukasnya.
Meski acara belum dimulai, Musyawarah Cabang Wilayah Peradi Jakarta Selatan sudah memanas.
Peristiwa tersebut terjadi sesaat puluhan advokat yang merupakan anggota Peradi dilarang melakukan pendaftaran di pintu utama Hotel The Tribrata, Kebayoran Baru pada Senin.
Mereka dilarang mendaftarkan diri dan dilarang memasuki ruangan karena dinilai panitia tidak terdaftar sebagai anggota DPC Peradi Jakarta Selatan. Karena tidak diperkenankan mendaftarkan diri, para advokat tersebut melayangkan protes keras.
Bahkan aksi saling dorong terjadi karena pihak panitia mengunci rapat pintu dan melarang mereka mengikuti musyawarah cabang wilayah Peradi Jakarta Selatan. Sehingga pihak Kepolisian yang datang ke lokasi langsung melerai para advokat dengan pihak panitia.
Turut hadir Kabag Ops Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Gunarto; Kasat Intel Polres Metro Jakarta Selatan, Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Tribuana Roseno dan Danramil Kebayoran Baru, Mayor Inf Derma Sitorus.
Dalam kesempatan tersebut, Kompol Gunarto mendudukkan masalah. Dia pun meminta semua pihak untuk menenangkan diri dan menegaskan pihaknya akan menindak tegas apabila terjadi tindak pidana.
“Saya harap bapak-bapak tenang, ada perbuatan onar, saya tangkap,” tegas Kompol Gunarto.
“Mengenai keberlangsungan acara ini, saya persilakan bapak menjelaskan, karena keputusan dari pusat (DPN) adalah netral dan tidak memihak,” ungkapnya kepada Wakil Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, Krisman yang hadir.
Pria yang ditunjuk sebagai pengawas Musyawarah Cabang Wilayah (Muscabwil) Peradi Jakarta Selatan itu menjelaskan, panitia Muscabwil Peradi Jakarta Selatan harus menghormati keputusan DPN Peradi.
Khususnya soal hak pilih dimiliki para advokat dalam Muscabwil Peradi Jakarta Selatan. “Muscab harus menghormati surat terkait apa yang diputuskan DPN (Peradi), Muscab harus menghormati surat diterbitkan Peradi terkait siapa-siapa berhak memiliki hak suara dan menjadi peserta penuh di dalam Muscab,” tukasnya.
Terkait adanya kehebohan yang terjadi, Krisman mengaku akan melaporkan Muscabwil Peradi Jakarta Selatan ke Ketua Umum Peradi.
“Saya pasti akan melaporkan semua kejadian yang terjadi hari ini kepada pimpinan, 5.681 (advokat) ini semua punya hak suara dan berhak menjadi peserta jadi berhak masuk dan mengikuti Muscab,” tegasnya.
Memanasnya suasana Muscabwil Peradi Jakarta Selatan ditanggapi langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, Zaenal Marzuki.
Dirinya yang hadir langsung menyaksikan keramaian di pintu utama Hotel The Tribrata, Kebayoran Baru menyesalkan peristiwa yang terjadi.
Zaenal menegaskan, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jakarta Selatan selaku panitia Muscabwil harus mematuhi keputusan dari DPN.
Terlebih terkait ada perbedaan data peserta anggota DPC Peradi Jakarta Selatan yang menjadi pemicu kericuhan.
“Peradi ini struktural, ada Dewan Pimpinan Nasional-ada Dewan Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Cabang ini harus tunduk tegak lurus dengan DPN,” terang Zaenal pada wartawan, Senin (29/5).
“Karena Pimpinan Cabang nanti mendapat SK dari DPN, maka DPN juga memberikan aturan, salah satunya memberikan data anggota yang tercatat sampai akhir mendekati Musyawarah Cabang. Itu data anggota, seluruh Indonesia menggunakan data DPN, tapi rupanya di sini menggunakan data cabang sendiri,” tukasnya.
Oleh karena itu, dirinya selaku perwakilan dari DPN Peradi bertugas mengawasi Muscabwil Peradi Jaksel meminta pihak panitia untuk menggunakan data dari DPN. Sehingga, Muscabwil dapat dilanjutkan.
Selain itu, seluruh anggota DPC Peradi Jakarta Selatan mendapatkan hak suaranya dalam pemilihan Ketua DPC Peradi Jakarta Selatan di akhir Muscabwil.
“Maka kami akan meminta panitia untuk menerima data ini, agar melaksanakan Muscab sesuai data dari DPN. Kami tidak tahu ya berapa anggota yang tidak bisa masuk, tapi yang pasti seluruh peserta Muscab ini 5.681 (advokat) terdaftar anggota Peradi Jakarta Selatan,” tandasnya. (Joesvicar Iqbal)
