WartapenaNews, Jakarta – Presiden Myanmar Win Mynt, Aung San Suu Kyi dan tokoh senior lain dari Partai Liga Demokrasi ditahan dalam penggerebekan pada Senin (1/2) dini hari oleh junta militer.
Juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi mengatakan, penahanan terhadap Suu kyi dilakukan setelah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer meningkat dalam beberapa hari terakhir.
Hal itu memicu ketakutan terjadinya kudeta setelah militer berulang kali menuding adanya kecurangan dalam pemilihan umum November lalu.
Juru bicara Myu Nyunt kepada Reuters mengatakan, Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya telah ditahan pada dini hari. Nyunt mengatakan jika tidak menutup kemungkinan dirinya juga akan ikut ditahan.
“Saya ingin memberi tahu pendukung kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum,” ujar Nyunt.
Terkait situasi Myanmar yang tidak menentu, Angkatan bersenjata Myanmar (Tatmadaw) mendeklarasikan status darurat selama satu tahun setelah menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint pada Senin (1/2) dini hari dalam upaya kudeta.
Dalam sebuah video yang dirilis stasiun televisi milik militer, Tatmadaw memaparkan penangkapan Suu Kyi dan pejabat pemerintahan sipil lainnya dilakukan sebagai tanggapan angkatan bersenjata terhadap kecurangan pemilihan umum November 2020.
Dikutip Reuters, dengan status darurat diumumkan, Tatmadaw menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.
Penangkapan Suu Kyi, Win Mynt, dan tokoh senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dikonfirmasi oleh juru bicara NLD, Myu Nyunt. Myu Nyunt juga mengatakan jika tidak menutup kemungkinan bahwa dirinya akan ikut ditahan militer.
Upaya kudeta oleh militer Myanmar ini berlangsung ketika Tatmadaw menolak mengakui hasil pemilu 8 November lalu. Militer menuding ada jutaan pemilih palsu dalam pemilu kemarin dan menuntut Komisi Pemilihan Umum Myanmar memberikan daftar pemilih akhir untuk diverifikasi.
Seorang juru bicara militer Myanmar pada pekan lalu mengancam akan mengambil tindakan jika keluhan mereka soal pemilu tak dipenuhi.
Pada Kamis (28/1), Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing juga menggemakan ancaman kudeta itu dalam pidatonya yang diterbitkan surat kabar Myawady yang dikelola militer.
Ia mengatakan bahwa meski menghormati dasar negara yang baru direformasi pada 2008 lalu, militer tak segan mencabut konstitusi tersebut jika keadaan tak berubah. (wsa)
