WartaPenaNews, Jawa Tengah -Â Angka COVID-19 di Jawa Tengah terus menunjukkan penurunan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta semua pihak tidak lengah dan terus menerapkan protokol kesehatan dimana pun berada. Terutama di tempat wisata maupun restoran karena berpotensi kerumunan dan pengabaikan disiplin.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah memerintahkan jajarannya bertindak tegas terhadap pengelola tempat wisata dan restoran yang abai terhadap protokol kesehatan.
“Karena mereka kok rasa-rasanya, disiplin kesehatannya menurun, prokesnya menurun, maka kita minta pada kawan-kawan bupati wali kota dan petugas yang ada termasuk penyelenggara pariwisata, pemilik restoran agar mengatur prokes ini dengan baik,” kata Ganjar saat memimpin rapat penanganan COVID-19 di kantornya, Senin 15 Maret 2021.
Ia menambahkan, kalau prokesnya lemah, maka akan ada peluang bertambahnya kasus COVID-19 di Jateng. Pada minggu ke 10 ini mencatat jumlah kasus aktif mencapai 5.981 atau turun dibanding minggu ke 9 yang mencapai 6.115. Ganjar berharap prokes tetap harus ditaati kendati kejenuhan melanda.
Maka dari itu, pihaknya tetap meminta Satpol PP, TNI-Polri, dan pihak terkait untuk tetap gencar melakukan operasi yustisi dan penegakan prokes. “Operasi yustisinya harus tetap ditegakkan sehingga masyarakat tidak lengah untuk selalu menjaga prokes,” jelasnya.
Menanggapi arahan Gubernur, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng, Sinung N Rachmadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan bertindak tegas menutup objek wisata hingga restoran, yang abai terhadap protokol kesehatan.
“Kami akan kembali menerjunkan tim ke lapangan untuk mengawal hasil evaluasi terkait menurunkan disiplin pengunjung dan pengelola dalam menerapkan protokol kesehatan. Bila perlu kepada yang melanggar protokol kesehatan, kami akan rekomendasi untuk ditutup sementara,” kata Sinung N Rachmadi, kemarin.
Dia menambahkan, seiring dengan berjalanannya vaksinasi, bukan berarti sudah aman. Justru makin kuat menerapkan prokes dengan baik, terutama pembatasan jumlah pengunjung dan jam operasional.
“Kami sampai saat ini sudah melibatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan laporan bagi yang melanggar tapi tidak banyak yang merespons. Maka dengan evaluasi dan penegasan pak Gub dalam rakor penanganan Covid tadi siang maka akan kami galakan kembali pengawalan dan pengawasan dimaksud,” tegasnya. (mus)
