WartaPenaNews, Jakarta – Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyebutkan, oknum anggota Polisi Lalu Lintas di Polresta Lampung yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) masih dalam pemeriksaan Divisi Propam.
“Ini masih dalam pemeriksaan, apakah nanti ada pasal pidana atau bagaimana. Kita tunggu perkembangan dari Propam Polresta Lampung,” kata Argo di Mabes Polri, Jakarta, Senin.
Argo menyebutkan Divisi Propam Mabes Polri melakukan kegiatan penangkapan terhadap anggota Korps Lalu Lintas dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Satlantas Polresta Lampung, Kamis (27/5).
Dalam OTT tersebut diamankan beberapa oknum polisi dan warga sipil. Kasus tersebut dalam pemeriksaan, mencari tahu siapa yang ada kaitannya dengan kegiatan pembuatan SIM tidak sesuai prosedur yang berlaku.
“Jadi ada kegiatan SIM yang tidak datang ke kantor tapi mengirimkan pas foto saja, ini tidak dibenarkan, makanya anggota kami OTT, kami tangkap, kami periksa dan kami dalami di Polres lain,” kata Argo.
Untuk memastikan apakah ada unsur pidana atau tidak, lanjut Argo, pihaknya masih menunggu perkembangan dari Propam Polresta Lampung.
Sementara itu, Â Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi menyesalkan adanya dugaan oknum polisi yang terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri di wilayah Bandar Lampung terkait pelayanan publik.
“Saya prihatin, semoga pihak Propam Mabes Polri dapat segera mengungkap secara gamblang dan transparan kepada publik, jangan sampai citra Polri yang sudah semakin membaik tercoreng karena ulah beberapa anggota Polri yang bermasalah,” kata Andi Rio dalam keterangannya.
Dia meminta masyarakat tidak berspekulasi dan berasumsi sebelum adanya hasil resmi penyelidikan dari pihak Propam Mabes Polri terhadap para oknum polisi dan warga sipil yang terlibat dalam pungutan liar (pungli) di pelayanan publik tersebut.
Menurut dia, menunggu penjelasan Propam tersebut adalah langkah bijak agar jangan ada informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya.
“Mari kita tunggu keterangan resmi dari pihak Propam Mabes Polri jangan sampai ada informasi di tengah masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya,” ujarnya.
Politisi Golkar itu berharap agar pelayanan publik dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Bandar Lampung tidak terganggu dan dapat beroperasi seperti biasa.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu meminta Polri terus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bekerja secara profesional.
“Jangan sampai masyarakat terabaikan dan terganggu untuk melakukan pembuatan atau perpanjangan SIM pasca-terjadinya OTT. Polri harus terus memberikan pelayanan dan bekerja secara profesional dan presisi sesuai himbauan Kapolri,” katanya. (wsa)
