WartaPenaNews, Jakarta – Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih menilai rencana pemerintah menerbitkan regulasi yang mengatur sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran tak sesuai dengan UU BPJS.
“Dalam Pasal 15-17 UU BPJS menyatakan bahwa sanksi dikenakan bagi mereka yang tidak mendaftar dan menyerahkan data, bukan bagi peserta yang menunggak iuran,” jelas Alamsyah dalam diskusi “BPJS Salah Kelola, Pelayanan Publik Disandera” di Cikini, Jakarta, pada Minggu (13/10/2019).
Rencananya, regulasi sanksi tersebut akan dituangkan dalam bentuk instruksi presiden (Inpres). Peserta yang menunggak pembayaran akan dipersulit mengakses sejumlah layanan publik seperti pembuatan dan perpanjangan SIM hingga pengajuan kredit rumah di bank.
Selain itu, Alamsyah menilai bahwa penerapan sanksi bagi penunggak tidak memiliki layanan yuridis. Dia menegaskan, skema pemberian sanksi hanya akan mencederai hak konstitusional warga.
Ombudsman, menurutnya, paham pemerintah butuh memastikan bahwa “kolekte” dari peserta BPJS Kesehatan berjalan dengan lancar. Untuk itu, Alamsyah menyarankan agar pemerintah mengubah narasi mereka dan menggunakan skema persyaratan administratif, bukan sanksi.
“Pembayaran iuran ketika dijadikan syarat untuk mengurus SIM dan sejumlah layanan publik lainnya itu jangan disebut sebagai sanksi, jelaskan bahwa itu merupakan persyaratan. Pemerintah harus bisa menerangkan bahwa kelancaran membayar iuran BPJS akan mengamankan fungsi layanan publik lainnya.”
Alamsyah menegaskan, sebaiknya pemerintah tidak menggunakan istilah sanksi tetapi menggantinya menjadi skema persyaratan administatif untuk mengurus pelayanan-pelayanan yang relevan. (rob)
