Jakarta, WartaPenaNews – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Prof Supardji Ahmad menilai, kasus yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait kasus suap dalam penetapan anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 merupakan bentuk kejahatan demokrasi.
“Kalau menurut saya ini bentuk kejahatan demokrasi. Karena itu kita meminta KPK untuk menyeret semua pihak yang terlibat dalam kasus ini,” ujar Supardji kepada wartapenanews.com ketika diminta komentarnya, Jumat (10/1/2020).
Menurut Supardji, dalam kasus yang melibatkan Wahyu Setiawan tak bisa berdiri sendiri karena kemungkinan besar ada sejumlah pihak yang ikut terlibat dalam kasus ini.
Oleh karena itu, lanjut Supardji, agar KPK juga harus memeriksa seluruh anggota komisioner KPU lantaran dalam menetapkan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR didasarkan pada keputusan bersama.
“Jadi kasus ini tak berdiri sendiri, karena PAW diputusakan secara kolektif kolegial oleh para anggota KPU,” ujar Supardji.
Tak hanya pihak penyelenggara pemilu, partai yang menaungi caleg Harun Masiku juga harus diperiksa. Supardji beralasan adanya dorongan Harun Masiku untuk dilantik menjadi anggota parlemen Senayan menggatikan Nazarudin Kiemas tak lepas dari peran para elite partai tersebut.
“Jika terbukti keterlibatan partai dalam kasus ini, pemerintah harus bersikap tegas dengan memberikan sanksi berupa membekukan partai tersebut,” kata Supardji.
KPK telah menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp600 juta dari kader PDIP Harun Masiku agar menetapkan Harun menjadi anggota DPR daerah pemilihan Sumatera Selatan I menggantikan caleg DPR terpilih Fraksi PDIP dari dapil Sumsel I yaitu Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.
Untuk memenuhi permintaan Harus tersebut, Wahyu meminta dana operasional sebesar Rp900 juta. Namun dari jumlah tersebut, Wahyu baru menerima Rp600 juta. (rob)
