WartaPenaNews, Jakarta – Roda Tiga Konsultan (RTK) sebagai lembaga kajian isu-isu strategis melakukan survei
bertajuk “Pandangan Masyarakat terhadap Penanganan Pandemi Covid-19â€. Survei ini
bertujuan untuk mengetahui awareness dan pandangan masyarakat terhadap kebijakankebijakan yang telah diambil oleh pemerintah serta bagaimana dampak dari pandemi ini
terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Survei dilakukan dengan menghubungi responden melalui telepon (by phone survey).
Survei telepon dipilih karena merupakan cara yang paling memungkinkan untuk dilakukan di
tengah kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan mempertimbangkan aspek
metodologis secara seksama. Responden dipilih berdasarkan bank data nomor kontak
responden yang pernah diwawancarai dalam survei-survei sebelumnya, yaitu sejumlah 10.456
data. Bank data ini merupakan hasil dari stratified random sampling pada survei skala nasional
maupun Provinsi dan Kabupaten/kota yang telah dilakukan oleh RTK sebelumnya. Dari bank
data tersebut diambil secara stratified random sampling sebanyak 1200 responden dengan
margin of error 2.89% dan confidence level pada 95%. Survei dilakukan pada tanggal 7 – 17
Mei 2020.
Hasil survei menunjukkan, bahwa hampir semua responden (98,9%) telah mengetahui
tentang Covid-19 dan hampir semua menganggap bahwa Covid-19 berbahaya atau sangat
berbahaya (94.8%). Sedangkan yang mengatakan tidak berbahaya dan tidak berbahaya sama
sekali hanya 4.1%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup sadar bahwa Covid-19
merupakan ancaman yang berbahaya.
Selanjutnya, responden ditanyakan terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB). Hampir semua responden tahu dengan kebijakan PSBB, lebih dari separuh
mengakatakan PSBB sudah tepat (51.4%), bahkan 35,5% mengatakan kebijakan PSBB masih
kurang tegas. Aspirasinya mengarah kepada kebijakan lockdown atau karantina wilayah.
Kemudian, hanya 9.9% responden yang mengatakan tidak perlu ada kebijakan PSBB.
Lebih lanjut, responden ditanyakan mengenai kebijakan larangan mudik lebaran,
bersekolah dari rumah dan larangan beribadah berjamaah di rumah ibadah selama pandemi
Covid-19. Hampir semua responden setuju tentang kebijakan larangan mudik lebaran (82,7%),
begitu juga dengan kebijakan sekolah dari rumah (80.9%). Demikian pula, sekitar dua per tiga
responden (66,5%) juga mendukung kebijakan larangan beribadah berjamaah di rumah ibadah
selama pandemi Covid-19. Walaupun untuk kebijakan yang terakhir ini, resistensinya cukup
signifikan yaitu hampir sepertiga dari responden (31.5%).
Survei ini juga mengungkap sekitar tiga dari empat responden mengatakan kondisi
ekonomi rumah tangganya lebih buruk daripada sebelum pandemi Covid-19 (73.2%). Sekitar
satu dari empat responden mengatakan tidak ada perubahan dalam ekonomi rumah tangganya
(24.2%). Dan Hanya 1.6% responden yang mengatakan kondisi ekonominya lebih baik.
Mengenai data yang dikeluarkan pemerintah terkait jumlah orang yang positif,
meninggal dan sembuh, kurang dari separuh responden (45.2%) yang percaya dengan data
tersebut. Sebaliknya, lebih dari separuh (51.8%) responden ragu-ragu dan tidak percaya dengan
data tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas responden kurang percaya dengan data
yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap harinya.
Selanjutnya, lebih dari tiga per empat responden mengaku tidak pernah mendapatkan
bantuan selama pandemi Covid-19 (76.7%). Dari yang menjawab pernah menerima bantuan
(23.3%), bantuan yang diterima berasal dari Pemerintah Kabupaten/kota (10.0%) Pemerintah
Pusat (5.3%) dan Pemerintah Provinsi (3.0%). Ternyata bantuan dari lembaga sosial (4.8%)
cukup berperan bahkan lebih tinggi daripada bantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi
dan hampir setara dengan pemerintah pusat.
Responden kemudian ditanyakan mengenai rencana Pilkada serentak pada 9 Desember
2020. Lebih dari separuh responden menganggap perlu diundur waktunya (51.2%). Kemudian
29.5% yang menganggap waktunya sudah tepat dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab
19.3%. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden khawatir dengan situasi pandemi
ini dalam rangka melakukan kegiatan Pilkada dan menginginkan Pilkada serentak Desember
2020 perlu untuk diundur waktunya.
Responden juga diminta untuk memberi penilian terhadap tiga lapisan pemerintahan
dalam menangani Covid-19. Survei ini menunjukkan bahwa kinerja ke-tiga lapisan
pemerintahan dalam menangani Covid-19 dinilai relatif sama, yaitu sama-sama sedang-sedang
saja dan tidak istimewa. Dari ke-tiga lapisan pemerintahan tersebut, kinerja Pemerintah Pusat
dianggap relatif paling rendah (nilai rata-rata: 6.78/10) dibanding Pemerintah Provinsi (nilai
rata-rata: 7.05/10) dan Pemerintah Kabupaten/kota (nilai rata-rata: 6.99/10).
Dalam hal ini,
Pemerintah Provinsi dianggap mempunyai kinerja yang relatif lebih baik. Menarik untuk
dilihat bahwa responden yang menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi hanya sebesar 3.0%
(paling rendah). Namun, kinerja Pemerintah Provinsi dianggap lebih baik daripada kinerja
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/kota. Tampaknya pemberitaan tentang figur
para gubernur dan kegiatannya mampu mengatasi minimnya bantuan dari Pemerintah Provinsi.
Sementara itu, kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam
menangani Covid-19, tampaknya sejalan dengan penilaian kinerja pemerintah, yaitu sedangsedang saja (nilai rata-rata: 7.09/10. (cim)
