WartaPenaNews, Amerika Serikat – Upaya sejumlah politisi Partai Demokrat untuk melengserkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari jabatannya mendapat dukungan dari beberapa anggota Partai Republik.
Anggota Partai Republik paling senior ketiga di DPR AS, Liz Cheney, mengatakan dia akan memilih untuk memakzulkan Trump atas kerusuhan di Gedung Capitol pekan lalu.
Pada hari yang sama, Trump menyatakan tidak bertanggung jawab atas penyerbuan Kongres oleh para pendukungnya.
Trump akan digantikan oleh Joe Biden, seorang politisi Demokrat, pada 20 Januari.
DPR berencana mengadakan pemungutan suara pada hari Rabu (13/01/2021) untuk menuntut Trump karena dianggap menghasut pemberontakan. Jika itu terjadi Trump akan menjadi presiden AS pertama yang pernah diupayakan lengser dua kali.
Apa yang dikatakan anggota Republik?
Cheney, putri mantan Wakil Presiden Dick Cheney, menyatakan akan mendukung pemakzulan.
Ini pertama kalinya seorang pemimpin dari partai afiliasi presiden yang menjabat mengambil langkah tersebut sejak masa Richard Nixon menjabat.
Dia mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Tidak pernah ada pengkhianatan yang lebih besar oleh seorang Presiden Amerika Serikat atas jabatannya dan sumpahnya kepada Konstitusi.”
Perwakilan dari Wyoming itu menambahkan bahwa Trump telah “memanggil massa, mengumpulkan massa, menyalakan api serangan ini”.
Dua anggota DPR dari Partai Republik lainnya, John Katko dan Adam Kinzinger, mengatakan mereka juga akan mendukung pemakzulan Trump.
Pemimpin fraksi Partai Republik di DPR AS, Kevin McCarthy, salah satu sekutu Trump yang mengatakan menentang pemakzulan, dilaporkan telah memutuskan tidak meminta anggota-anggota partai untuk memberikan suara menentang tindakan tersebut.
Sebagaimana dilaporkan New York Times, pemimpin Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, telah mengatakan kepada orang-orang kepercayaannya bahwa dia senang Demokrat ingin memakzulkan presiden karena dia yakin itu akan membantu menyingkirkan Trump dari Partai Republik.
McConnell juga mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa dia yakin presiden melakukan pelanggaran yang dapat berujung pada pemakzulan, menurut laporan Washington Post.
Pada Selasa malam, anggota DPR dari Partai Republik, Brian Fitzpatrick, mengeluarkan resolusi untuk mengecam Trump – sebuah teguran kongres yang tidak separah pemakzulan.
Tindakan itu menuduh Trump “mencoba membatalkan secara tidak sah” hasil pemilihan presiden pada November lalu dan telah “membahayakan cabang Pemerintah yang setara”.
Apa yang terjadi di Kongres?
Pada Selasa (12/01), Wakil Presiden Mike Pence menolak resolusi dari Partai Demokrat yang memintanya membantu melengserkan Trump dari jabatannya sesuai ketentuan konstitusional.
Partai Demokrat telah mendesak Pence untuk memberlakukan Pasal 4 dari Amandemen ke-25, yang memungkinkan mayoritas kabinet mencabut kekuasaan presiden jika dia dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya.
Namun dalam sebuah surat kepada Ketua DPR Nancy Pelosi, Pence mengatakan: “Menurut Konstitusi kita, Amandemen ke-25 bukanlah sarana hukuman atau perampasan.
“Menerapkan Amandemen ke-25 dengan cara seperti itu akan menjadi preseden yang buruk.”
Penolakan Pence untuk ikut serta berarti bahwa Partai Demokrat akan melanjutkan pemungutan suara pemakzulan paling cepat pada hari Rabu (13/01) tengah hari waktu setempat.
Mereka juga dapat menggunakan proses persidangan pemakzulan untuk mengadakan pemungutan suara demi menghalangi Trump untuk mencalonkan diri lagi. Presiden telah mengindikasikan dia berencana untuk berkampanye pada 2024.
Jika Trump dimakzulkan oleh DPR, dia akan menjalani persidangan di Senat untuk menentukan kesalahannya.
The New York Times juga melaporkan pada hari Selasa bahwa sebanyak 20 anggota Senat dari partai Republik berpandangan terbuka untuk menghukum presiden.
Mayoritas suara sebanyak dua pertiga dari majelis tinggi akan diperlukan untuk menghukum Trump, yang berarti setidaknya 17 anggota Partai Republik harus memilih untuk menjatuhkan hukuman. (mus)
