WartaPenaNews, Jakarta – Pemerintah Selandia Baru memutuskan menggelar operasi intelijen besar-besaran, selepas aksi teror penembakan di dua masjid di Kota Christchurch.
“Saya telah memberikan wewenang kepada seluruh lembaga terkait untuk menggelar aktivitas mata-mata yang agaknya berlandaskan surat perintah, menyetujui surat perintahnya tidak bisa saya sampaikan,†kata Menteri Bidang Intelijen Selandia Baru, Andrew Little, dalam wawancara dengan Radio Selandia Baru, Rabu (27/3).
Menurut Little, dua badan intelijen Selandia Baru, yaitu GCSB dan SIS selama ini hanya membahas sekitar 30 hingga 40 orang yang terlibat dalam gerakan sayap kanan dan supremasi kulit putih.
Akan tetapi, jumlah orang yang diawali karena dipindahkan gerakan sayap kanan di Selandia Baru akan bertambah. Menurutnya, mereka akan melakukan setiap kegiatan dengan cara membuntuti dan menyadap arus komunikasi orang-orang itu.
“Seluruh aktivitas pemulihan ini dapat dibilang diselesaikan. Tugas surat perintah untuk membuat kegiatan mata-mata yang selama ini disetujui atas dasar hukum tidak menyalahi aturan,†ujar Little.
Sedikit menyangkal, aparat keamanan Selandia Baru gagal mencegah teror dan terlampau menganggap enteng pencegahan penembakan yang dilakukan, Brenton Tarrant, warga negara Australia.
“Sampai ada evaluasi tentang peran dan kecerdasan kecerdasan, saya tidak bisa menyatakan hal itu,†kata Little.
Aksi teror Tarrant dilakukan pada 15 Maret 2019 di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood. Dia menggunakan senapan serbu AR-15 dan senapan dalam aksinya, dan sudah siap beberapa senjata lain. Polisi menyatakan, benar-benar Tarrant mencoba melakukan aksinya di tiga masjid, tetapi berhasil mencegah aparat. (*/dbs)
