WartaPenaNews, Jakarta – Kalangan pelaku usaha biro Haji dan Umroh menolak pelaksanaan rekam data biometrik untuk pembuatan visa umrah dan haji yang dilakukan oleh Visa Facilitation Services (VFS) Thaseel, perusahaan penyelenggara pembuatan visa di bawah Kedutaan Besar Arab Saudi. Hal ini dinilai telah menimbulkan gejolak dan kegaduhan bagi calon jamaah haji di Indonesia.
“Hadirnya VFS ini sangat membuat kegaduhan dan gejolak di banyak jemaah haji dan umrah,” kata Ketua Harian Permusyawaratan Antar Syarikat Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) Artha Hanif dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/1/2019)
Artha mengatakan, selama ini, rekam biometrik untuk keperluan pembuatan visa umrah dan haji hanya dilakukan begitu para jemaah mendarat di Jeddah, Arab Saudi. Prosesnya pun tidak berlangsung lama, hanya membutuhkan waktu 5 menit. Tapi sejak Oktober 2018 atau tiga bulan lalu, proses rekam biometrik itu dipindahkan ke negara-negara asal jemaah haji dan umrah.
Persyaratan yang diwajibkan mulai 17 Desember 2018, kata Artha, membuat sejumlah perusahaan biro perjalanan haji dan umrah di bawah Patuhi menemukan kesulitan pada proses rekam biometrik di kantor-kantor VFS Thaseel yang ada di Indonesia. Pertama, keterbatasan jumlah kantor yang hanya berjumlah 30 unit, sangat menyulitkan para jemaah yang tersebar di berbagai daerah. Kedua, proses pengurusan yang bisa memakan waktu hingga dua hari.
Akibatnya, banyak jemaah haji yang merasakan kerugian, mulai dari jadwal keberangkatan yang tertunda hingga tiket dan pemesanan pesawat maupun hotel yang terpaksa tertunda. Saat ini saja, khusus untuk jemaah haji Indonesia, jumlahnya sudah mencapai 1.050.000 orang setiap tahunnya. Jumlah jemaah umrah juga lebih banyak lagi. Nah, VFS dinilai tidak mampu untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh jemaah tersebut.
Para perusahaan biro travel ini mengaku sudah membicarakan ini langsung dengan pihak VFS Thaseel. Tapi, kata Artha, mereka hanya memberikan jawaban, pihaknya hanya kontraktor pelaksana yang mendapat mandat dari kerajaan Arab Saudi.
“Kalau anda mau umroh, harus lalui proses biometrik, kalau enggak, enggak usah umroh,” ujar Artha menirukan pernyataan pihak VFS Thaseel.
Perwakilan dari Patuhi akhirnya datang menemui pihak Kementerian Haji Arab Saudi langsung ke negara mereka. Perwakilan sempat dijanjikan akan mendapatkan solusi tentang syarat pembuatan visa umrah dan haji itu segera namun tiga minggu kemudian, kata Artha, belum ada lagi kelanjutan kabar dari kementerian tersebut.
Anggota Dewan Pembina Patuhi, Baluki Ahmad, menyebut jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan berpotensi pengurangan jumlah jemaah haji di tahun 2019.
“Bisa-bisa di musim haji nanti, bisa berkurang drastis 30% sampai 40%”. (rob)
