WartaPenaNews, Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman meminta kepada Pertamina dan SKK Migas tak perlu khawatir dengan sikap Chevron Pasifik Indonesia yang tidak mau menyerahkan asetnya berupa pembangkit listrik kepada Indonesia. Chevron beralasan, pembangkit itu bukan merupakan aset yang diganti oleh cost recovery.
Menurut Yusri, sikap itu akan menjadi ganjalan bagi tim transisi pada tahapan peralihan operator blok Rokan dari Chevron ke Pertamina pada 8 Agustus 2021. “Wajar jika Kementerian ESDM, SKK Migas hingga Pertamina merasa khawatir karena pembangkit itu sangat dibutuhkan oleh Pertamina dalam mengoperasi produksi Blok Rokan,†jelas Yusri dalam siaran persnya, Minggu (4/4/2021).
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2008, menemukan kerugian negara sebesar USD1, 2 miliar terhadap kerjasama pengadaan listrik steam congen sampai dengan 2013 dengan PT PT Mandau Citra Tenaga Nusantara (MCTN) tanpa tender. Atas temuan ini, pihak Chevron menggugat BPK ke badan arbitrase internasional.
“Ibarat di lahan negara ada orang lewat dan (maaf) buang kotoran dilahan negara itu, lalu dari kotorannya itu tumbuh pohon, maka secara hukum, pohon itu beserta buahnya adalah merupakan milik negara,†ujar Yusri.
PT Mandau Citra Tenaga Nusantara (PT MCTN) merupakan perusahaan terafiliasi dengan Chevron Corporation. Perusahaan ini kata Yusri, tetap bersikap kekeh akan melakukan penjualan pembangkit listrik dengan kapasitas 300 megawat (MW) berteknologi Congeneration (Congen) di blok Rokan dengan mekanisme tender.
“Kalau pihak MCTN keberatan, segera pidanakan mereka seperti DL Sitorus pemilik PT Torgamba yang telah merambah lahan negara seluas 46 ribu Ha dalam kasus lahan Register 40 di Sumatera Utara,†sambungnya.
“Ingatlah, jika pembangkit itu lagi diproses secara hukum, akan amat sulit ada peserta lelang mau ikut menawar tender tersebut, kecuali hanya mafia,†pungkas Yusri. (rob)
