wartapenanews.com – Membantu rekonstruksi Turki pascabencana gempa pada 6 Februari 2023 lalu, Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh berencana membangun sebuah masjid di Turki.
Hal itu diwacanakan dalam pertemuan antara Ketua Komisi V DPR Aceh, M. Rizal Falevi Kirani dengan Asisten I Sekda Aceh, M. Jafar beserta sejumlah kepala dinas di kantor Gubernur Aceh, Senin (13/3/2023).
M. Jafar menjelaskan, sebelumnya DPR Aceh telah menyurati Pemerintah Aceh terkait usul pengiriman tenaga medis ke Turki dalam membantu penanganan darurat pascagempa. Namun, tenaga medis disimpulkan tidak lagi mendesak mengingat gempa sudah berlangsung lebih dari satu bulan. Selain itu proses perizinan dan administrasi lainnya tidaklah sederhana.
Alhasil, niat membantu korban gempa Turki direncanakan akan dialihkan dengan membangun sebuah masjid Aceh di negeri bekas Kesultanan Utsmaniyah tersebut. “Pertemuan ini untuk menindaklanjuti surat DPR Aceh yang sebelumnya dikirim terkait usulan mengirim tenaga medis ke Turki,” kata M. Jafar.
Dalam rapat juga disebutkan, dana yang akan digunakan nantinya bersumber dari donasi masyarakat serta berbagai lapisan lainnya di Aceh yang mulai digalang setelah terjadinya gempa Turki.
Hal lain yang melatarbelakangi keinginan membangun masjid Aceh di Turki adalah sejarah kedekatan emosional yang pernah terbangun antara keduanya. Selain itu, Turki juga telah mencurahkan bantuan yang begitu besar saat membantu rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascatsunami 2004 silam. Hingga kini bantuan Turki masih dengan mudah bisa ditemukan di Aceh, seperti bantuan perumahan, fasilitas pendidikan, sarana ibadah dan lainnya.
Rizal Falevi mengatakan, pihaknya saat ini sudah mengantongi informasi awal terkait calon lokasi pendirian masjid yang disebut berada di daerah yang cukup parah terdampak gempa. “Kita sudah memiliki informasi soal calon lokasinya untuk kemudian kita cek kembali,” kata Fahlevi.
Terkait rencana pembangunan masjid itu, Pemerintah Aceh dan DPRA akan terlebih dahulu menyelesaikan persoalan administrasi dengan berkomunikasi dengan kementerian dan pihak terkait di Jakarta.(mus)
