WartaPenaNews, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan posisi Pemerintah, pemerintah daerah, TNI/Polri untuk bersinergi memberikan bantuan dan fasilitasi pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019.
Hal tersebut ia sampaikan pada saat menghadiri Acara Rapim TNI-Polri terkait Strategi Kebijakan Kemendagri untuk Menjamin Pemilu yang Demokratis di Auditorium STIK Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019) lalu.
Dalam hal ini, Tjahjo menjelaskan bagaimana posisi Pemerintah dan pemerintah daerah sehingga bisa bersinergi dengan TNI/Polri untuk mendukung sukses dan lancarnya Pemilu Serentak 2019 yang tujuan utamanya memback up penuh KPU yang sampai tingkat TPS supaya berjalan dengan baik.
Selain itu, ia juga menuturkan tidak ada alasan apapun sampai Pemilu itu ditunda, kecuali ada bencana alam di suatu TPS, suatu desa, suatu kecamatan baru bisa secara penuh pemerintah daerah akan membackup penuh KPUD di daerahnya masing – masing, supaya proses optimalisasi berjalan dengan baik. “ Dan Tugas TNI/Polri adalah mengamankan dan juga membantu KPUD tadi, dalam pengiriman logistik, pemerintah daerah menyiapkan kendaraan/alat transportasi lainnya, menyiapkan staf kesekretariatan penyelenggara Pemilu di daerah dan sebagainyaâ€, ujar Tjahjo.
Lebih lanjut, ketika Mendagri ditanya awak media terkait upaya Kemendagri untuk mengatasi atau mengantisipasi dalam 3 bulan ke depan dalam hal perekaman KTP-el. Tjahjo menjelaskan bahwa secara basic perekaman KTP-el sudah 97.21persen sehingga penduduk yang belum merekam ini kurang dari 3 persen. Hal ini banyak yang belum melakukan perekaman di 5 provinsi, khususnya di Indonesia Timur. Berdasarkan data Desember 2018, di Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
“Secara prinsip DPT yang kita serahkan kepada KPU sudah pas, tidak mungkin ada 1 pun yang diselundupkan, KTP yang tercecer itu dalam konteks Pemilu tidak ada satupun, memang sampai hari ini perekaman KTP-el belum maksimalâ€, jelasnya. (sol/rob)
