WartaPenaNews, Jakarta – Tahun ini BPS kembali melakukan sensus penduduk, yang biasanya sensus
dilakukan relawan door to door (offline), namun pada kali ini warga
Indonesia juga bisa mengisisi data secara mandiri (online). Ini
merupakan pertama kalinya dilakukan sensus online dengan mengajak
masyarakat untuk berpartisipasi langsung melalui situs website di alamat
sensus.bps.go.id. Untuk pengisian sensus penduduk online 2020 bisa
dilakukan mulai dari tanggal 15 februari kemarin hingga 31 maret.
BPS melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan ahli IT untuk
pencegahan serangan atau gangguan-gangguan siber dan memastikan keamanan
data, namun hak penduduk dan penggunaan data tidak dijelaskan secara
detail sejak awal pengisian data pribadi. Kepala Badan Pusat Statistik
Suhariyanto mengatakan seluruh data individu dijamin kerahasiaannya oleh
Undang-Undang.
Dalam keterangannya Rabu (19/02) pakar keamanan siber Pratama Persadha
menjelaskan bahwa walaupun dijamin undang – undang, tetap saja ada
kemungkina kebocoran data seperti yang terjadi di Ekuador, Amerika
Selatan. Sebanyak 20 juta data terekspos, bocornya data seluruh penduduk
satu negara itu diketahui pada bulan september 2019.
“ancaman data yang bocor sangat banyak, meliputi nama lengkap, jenis
kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, surat elektronik, nomor
rumah, status pernikahan, hingga data terkait pekerjaan dan pendidikan.
Data sensitif yang bocor nantinya bisa memvalidasi serangan penipuan
phishing dan model kejahatan siber lain nya,†jelas chairman Lembaga
Riset Siber Indonesia CISSReC ini.
Ditambahkan Pratama pemerintah harus selalu mengamankan data untuk
memastikan data tak akan bocor ke publik seperti kasus pembobolan
rekening yang dialami oleh wartawan senior Ilham Bintang beberapa waktu
lalu. Ia mengatakan hal tersebut berpotensi besar jika data sudah
menjadi digital maka penyalahgunaan teknologi sangat mungkin terjadi.
Baca Juga: Pasca Agung Hercules Meninggal, Begini Kondisi Sang Istri Sekarang!
“Untuk cara offline seharusnya petugas yang datang memakai ID CARD
dilengkapi QR Code khusus yang di enkripsi lalu terhubung pada website
BPS. Sehingga masyarakat, minimal Pak RT bisa download aplikasi yg bisa
memverifikasi petugasnya apakah benar resmi. Karena semua atribut
petugas mudah dipalsukan.” terang pria asal Cepu jateng ini.
Pratama juga menghimbau pemerintah untuk berhati-hati terkait kepada
pihak ketiga atau vendor dalam mengakses, memproses, atau menyimpan
data. Pihak ketiga perlu diverifikasi sehingga dapat mematuhi kontrol
keamanan yang baik. Kejadian yang terjadi dalam akses server e-KTP dulu
diharapkan tidak kembali terjadi. (cim)
