wartapenanews.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk menunjang infrastruktur bagi warga di musim kemarau yang menyebabkan kekeringan di sejumlah daerah. Ia menegaskan kebutuhan warga akan pasokan air bersih merupakan hak dasar yang harus dipenuhi pemerintah.
“Upaya maksimal harus dilakukan untuk mengatasi kekurangan air bersih di sejumlah wilayah karena air adalah kebutuhan dasar masyarakat,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (13/7).
Puan pun menyoroti kekeringan yang terjadi sudah di sejumlah daerah seperti di Kepulauan Anambas, Riau. Ia mengatakan, pasokan air bersih yang kurang juga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
“Penyakit dapat timbul karena kekurangan air bersih, ini harus segera ditangani secepat mungkin agar tidak menambah beban warga,” ucap dia.
Untuk diketahui, kekeringan di Anambas terjadi akibat dampak curah hujan yang menurun. Akibatnya, sebanyak 40.000 rumah tangga terdampak keterbatasan air bersih. Saat ini masyarakat di Anambas hanya menunggu bantuan pasokan air bersih dari pemerintah daerah karena hujan tak kunjung turun.
Eks Menko PMK itu meminta pemerintah membangun infrastruktur dengan teknologi yang lebih canggih. Mengingat di Anambas tidak memiliki sumber air tanah sehingga tidak bisa dibuat sumur. Krisis air bersih diketahui terjadi setiap tahunnya.
“DPR berharap komitmen Pemerintah untuk menunjang kebutuhan masyarakat melalui infrastruktur, khususnya yang ada di daerah-daerah. Waduk-waduk buatan harus semakin diperbanyak agar persoalan yang menahun ini dapat segera mendapatkan solusi,” ujar Puan.
“Tentunya ini juga jadi PR Pemerintah Daerah karena persoalan kualitas air bersih ini sangat penting untuk menjamin kelestarian hidup manusia dan lingkungan di sekitarnya,” imbuhnya.
Selain di Kepulauan Anambas, kata dia, keterbatasan air bersih karena faktor curah hujan menurun juga dialami masyarakat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT). Karena itu, pemerintah harus berkolaborasi.
“Kalau antara Pemerintah pusat dengan daerah dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang maksimal, maka upaya penanggulangan penyediaan air bersih dapat efektif,” tegas Puan.
Di sisi lain, ia menuturkan faktor kekeringan bukan satu-satunya penyebab masyarakat mengalami kesulitan air bersih, seperti di Batam, Kepulauan Riau, di mana masyarakat kesulitan air bersih karena layanan yang tidak prima dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam. Ia meminta Pemda pemberi pengawasan maksimal mengingat warga hanya bisa mendapat air bersih di tengah malam karena pasokan pada siang hari dihentikan.
“Pengelolaan sumber daya air di Indonesia menghadapi problematik yang sangat kompleks karena sering sekali warga mengeluhkan pelayanan air bersih,” tutup cucu Bung Karno tersebut. (mus)
