Pemerintah Harus Tanggung Jawab Jika Terjadi Kegaduhan Akibat Pembatasan IMEI

WartaPenaNews, Jakarta –Meskitengatwaktupemberlakukanregulasimengenaipembatasan International Mobile Equipment Identity (IMEI) illegal berlakuefektif 18 April 2020, namunhinggasaatiniDirektoratJenderal SumberDayadanPerangkatPosdanInformatikamasihbelummenyelesaikanpetunjukteknispelaksaandariperaturanmenteri yang dibuatpadaakhirtahun 2019 yang lalu.

Danny Buldansyah, Wakil DirekturUtama PT Hutchison 3 Indonesia mengatakanmandegnyapembahasanaturanteknistersebutdikarenakanadanyaduapendapatmengenaipelaksaanaturanpembatasantersebut. Ada pihak yang menginginkanmenggunakanmetode whitelist danadapihak lain yang menginginkanmenggunakan blacklist.Danny menilaibaikituwhitelistmaupunblacklistmemilikikelebihandankekuranganmasing-masing.

Konsep whitelist dimana IMEI adalahsemua IMEI yang tidaktercatatdalamSistemInformasi Basis Database IMEI Nasional (SIBINA)tidakakanbisadipergunakanoleh operator di Indonesia.  Sedangkansistim blacklist adalahsemua IMEI yang ada di Indonesia dapatberoperasiterlebihdahulu. Setelahkurunwaktubeberapahari IMEI yang takterdaftar di SIBINA akandiblokir.

“Semuasistimadauntungdanruginyamasingmasing.Selamabisadipertanggungjawabkanmaka H3I akanmenjalankanapa yang diperintahkanolehpemerintah.Olehsebabitukitaharusmencarijalanterbaik agar program pemerintahuntukmenangkal HP illegal dapattercapaidankonsumentidakada yang dirugikan.Pertikaianinitakperludibesar-besarkan,”terang Danny.

Olehsebabitupemerintahharussegeramembuatuse casedanharusmenjalankanproof of conceptdariduamazhabpembatasan IMEI tersebut. Karenapenggunatelekomunikasiada yang membelimelaluilayanan on line, pembelianmelalui off line danpengguna roaming. Tujuannya agar tidakadakonsumen yang dirugikanakibatkebijakanini.

Lanjut Danny, saatinihanyaadaduanegara yang melakukanpembatasan IMEI. Meskiadaduamazhabpembatasan IMEI, Danny berharappolemikinisegeraberakhirdansemuapihakharusmengutamakanperlindunganterhadapkonsumen. Agar perlindungankonsumeninimenjadiperhatian, menurut Danny seharusnyapemerintahdapatmenjelaskansecararincikepadapublikdanmemberikankepastianjikaadakonsumen yang barumembeli HP namunkenyataannyaalattelekomunikasinya di blokir, makaitutanggungjawabsiapa.

“Karenainikebijakannegaramakasudahseharusnya yang bertanggungjawabterhadapkeluhankonsumentersebutadalahpemerintah. Bukankepada operator. Itudahulu yang harusdijelaskanolehpemerintah. Sehinggatidakterjadikegaduhan di masyarakatharusada yang tanggungjawabdanpemerintahharus tau itu. Jangansampainantinyalempar-lemparandansalingmenyalahkan,”terang Danny.

Selainitu Danny berharapinvestasi yang dikeluarkanoleh operator dalammenjalankanregulasipembatasan IMEI iniharusserendahmungkin. Jangansampaiada operator yang terbebanidenganadanyaregulasipembatasan IMEI tersebut.

Baikituwhitelistmaupunblacklist, menurut Danny operator telekomunikasiharusmenganggarkaninvestasiuntukmembeliEIR (Equipment Identity Register). Investasi yang dibutuhkanuntukpengadaan EIR tergantungrequirement yang diperintahkanolehKemenkominfodan vendor yang menyediakanperangkatnya. Untukwhitelistdibutuhkansatuperangkatlagi yang dinamakan Central EIR. Menurut Danny operator central EIR iniharusditetapkanolehpemerintah.Sedangkanuntuk yang blacklistitumenggunakan SIBINA.

“Penggelola Central EIR ituharusindependendantidakbolehdiserahkankepadasalahsatuoperator.Selainitupemberlakukanregulasiinijugaharus equal kepadaseluruhpelakuusaha. Jangansampaiadapelakuusaha yang diuntungkanataudirugikandalammenjalankankebijakkanini. Sehinggaregulasiinidapatberjalanbaikdanbermanfaatbagipemerintah, industritelekomunikasidanmasyarakat,”pungkas Danny. (cim)