wartapenanews.com – Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Almuzzamil Yusuf menilai pemerintah baik pusat dan daerah harus turun tangan dalam menyelidik bentrikan yang terjadi di smelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Sebab dalam bentrokan ini menyebabkan korban jiwa baik dari pekerja China dan lokal.
“Aparat penegak hukum, serta Pemda dan DPRD setempat harus turun menyelidiki kasus ini sejelas-jelasnya dan seadil-adilnya,” tegas Muzammil saat dihubungi Jumat (20/1/2023).
Tak hanya itu, Ketua DPP PKS ini juga menyinggung bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) serta Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) juga perlu turun tangan, agar kejadian seperti ini tak terulang kembali.
“Bahkan Komnas HAM, Kemenaker dan DPR RI juga perlu juga turun untuk menyelidiki akar masalah kasus ini. Agar hal serupa tidak terjadi lagi di lain tempat,” jelasnya.
Penting bagi pemerintah Indonesia untuk mencari akar masalah bentrokan PT GNI ini, agar menjadi masukan pula bagi para pembuat kebijakan di negeri ini.
“Akar masalah perlu ditemukan sehingga bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat dan DPR RI, dalam merevisi atau (bagi) pembuat kebijakan ketenagakerjaan yang lebih kondusif atau adil untuk semua pihak,” pungkasnya.
Pasca kericuhan di smelter GNI yang menewaskan 1 pekerja China dan 2 pekerja Indonesia, Kedubes China di Jakarta menyampaikan kecamannya.
“Kami, sebagaimana pemerintah Indonesia, mengutuk insiden keji ini, saat kekerasan terjadi di kawasan industri menyebabkan warga China dan staf Indonesia tewas, serta kerusakan fasilitas di area pabrik,” demikian pernyataan Kedubes China, Kamis (19/1/2023).
Pihak Kedubes China menegaskan komitmen untuk membela hak dan kepentingan warga negara, serta perusahaan mereka yang beroperasi di Indonesia, termasuk PT GNI. Saat ini, Kedubes China mengaku telah memverifikasi informasi yang relevan terkait bentrok di smelter GNI. (mus)
