26 May 2024 - 04:00 4:00

Pemerintah Segera Terbitkan Regulasi yang Adil untuk Ojek Online

WartaPenaNews, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sampai saat ini masih menggodok untuk menentukan tarif per kilometer (km) ojek online. Pemerintah memastikan regulasi yang dikeluarkan akan menguntungkan semua pihak baik aplikator, driver online maupun konsumen.

“Pemerintah akan menentukan yang paling baik, dan saya konsen mereka (ojek online) akan mendapatkan penghasilan yang baik,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Sabtu (16/3).

Budi menjelaskan, kenapa sampai saat ini belum kunjung juga menerbitkan regulasi, salah satunya adalah masih terdapat perbedaan antara aplikator dengan driver ojek online soal penentuan tarif per km.

“Ojek online mintanya 3.000, sedangkan aplikator maunya 1.600. Oleh karena itu, saya akan mencari harga medium di antara mereka. Hal ini agar dapat satu titik temu,” ucapnya.

Pemerintah, kata mantan direktur utama Angkasa Pura itu, juga memperhatikan kemampuan konsumen. “Kami ingin ini dibicarakan dengan baik-baik, diskusi dengan ojek online dengan aplikator, agar dapat satu angka yang baik,” kata Budi.

Sementara Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai masalah tarif adalah paling sensitif. Selama ini, penentuan tarif ojek online hanya ditentukan oleh aplikator. Karena itu, dia mendukung pemerintah mengatur tarif ojek online.

“Mau tidak mau pemerintah sebagai regulator harus ikut intervensi atau mengaturnya, dalam segala hal. Jika tidak diatur berpotensi terjadi pelanggaran, baik pelanggaran kepada hak driver dan atau pelanggaran terhadap hak konsumen,” ujar Tulus, Minggu (17/3).

Terpenting, pemerintah juga harus memperhatikan keamanan dan perlindungan pengguna ojek online dan pengemudi ojek online. Hal ini karena ojek online bukan angkutan umum, dan bukan kendaraan yang aman dan nyaman untuk berkendara.

“Memasukkan unsur asuransi dalam Permenhub tersebut, adalah wajib hukumnya. Perusahaan aplikator tidak boleh jemawa dan keras kepala, yang tak mau diatur. Demi sisi safety dan perlindungan dari berbagai aspek, maka diperlukan harmonisasi regulasi, baik untuk mengatur kondisi kekinian dan atau beberapa langkah ke depan,” tambahnya. (dbs)

Follow Google News Wartapenanews.com

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami.

Berita Terkait

|
25 May 2024 - 12:41
Terjadi Lagi, Bus Rombongan Study Tour Alami Kecelakaan di Sumsel

WARTAPENANEWS.COM – Kecelakaan bus rombongan study tour kembali terjadi, kali ini dialami oleh bus membawa rombongan study tour Sekolah Dasar (SD) yang diduga dari Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur, Sumatera

01
|
25 May 2024 - 11:38
Di Wilayah Ini, Kendaraan Tanpa Pelat Nomor Makin Marak

WARTAPENANEWS.COM –  Kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil tanpa pelat nomor (TNKB) kembali marak di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Ironisnya, para pengemudi kendaraan ini rata-rata mengemudi secara ugal-ugalan

02
|
25 May 2024 - 10:39
Makin Meluas, Ada 47 RT di Jakarta yang Terendam Banjir

WARTAPENANEWS.COM – Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya mulai Jumat (24/5), menimbulkan genangan dan banjir di sejumlah wilayah, Sabtu (25/5). BPBD DKI melaporkan, banjir siang ini meluas hingga ke

03