WartaPenaNews, Jakarta – Gagasan demonstrasi ini hari (Kamis, 26/9) di Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (26/9) membuat Pemerintah Kota Surabaya liburkan siswa sekolah TK, SD dan SMP.
Demonstrasi ini hari mengangkat topik penolakan beberapa perancangan undang-undang yang diulas DPR dan pemerintah.
Kebijakan libur sekolah itu dituangkan dalam surat edaran bernomor 420/11482/436.7.1/2019 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Ikhsan dan diperuntukkan untuk kepala TK, SD, SMP/MTs negeri dan swasta.
“Berkenaan dengan adanya kegiatan demonstrasi pada Kamis, 26 September 2019, karena itu disuruh pada saudara untuk mengarahkan siswa belajar dan mengakhiri pekerjaan mata pelajaran di rumah masing-masing. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih,” bunyi surat edaran itu, yang salinannya didapat ANTARA di Surabaya, Rabu (25/9).
Ikhsan saat di konfirmasi membetulkan surat edaran yang liburkan kegiatan belajar mengajar selama sehari itu. “Benar, ada surat edaran itu,” tuturnya.
Selain itu, Kabag Humas Pemkot Surabaya M Fikser membetulkan surat edaran itu dan menjelaskan diliburkannya kegiatan belajar mengajar untuk menghadapi beberapa hal yang tidak diharapkan.
“Iya benar esok (diliburkan) sehari. Sebab esok ada demonstrasi besar dan untuk menghadapi hal tidak diharapkan, termasuk menghadapi macet dimana saja karena beberapa anak dijemput,” tuturnya.
Menurutnya, walau diliburkan, tetapi siswa SD sampai SMP tetap dikasih pekerjaan untuk dikerjakan di rumah.
Di lain sisi, siswa SMK (dahulunya STM) di Surabaya berencana ikuti demonstrasi di muka gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya. Kepala SMKN 2 Surabaya, Djoko Pratmodjo di konfirmasi mengatakan faksinya mendapatkan ajakan aksi siswa SMK untuk turun bersama pedemo yang lain.
“Jika ingin turut silakan. Tetapi jangan sampai anarkistis. Jauhi ring satu. Jam 17.00 sore harus pulang. Aku mengerahkan petugas tatib dari OSIS dari jarak jauh,” tuturnya.
Selain itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa timur wilayah Surabaya-Sidoarjo Sukaryantho memperjelas jika tidak ada petunjuk libur yang diterima dari provinsi, tetapi jika evaluasi efisien tetap berjalan seperti biasa.
“Aku tidak dapat melarang. Karenanya hak mereka. Tetapi yang aku tekankan, mereka haknya tuntut pengetahuan dan pastikan mendapatkan pelayanan pendidikan secara baik. Bertambah baik jalankan pekerjaannya sebagai siswa,” tuturnya. (mus)
