WarataPenaNEws, Jakarta – Kasubag Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Daerah 1 Jakarta Barat Sudarman adalah figur yang meng-input saran budget pembelian lem aibon sebesar Rp82,8 miliar.
Sudarman akui tidak menduga lem aibon yang dia catat jadi sumber keseruan di publik. Lem itu jadi sisi dari elemen alat catat kantor (ATK) dalam perancangan budget untuk tahun 2020.
Lem aibon yang tertera sebesar Rp82,8 miliar dalam Perancangan Kebijaksanaan Umum Budget Prioritas Plafon Sesaat (RKUA PPAS) Dinas Pendidikan DKI itu datang dari pertimbangan simpel Sudarman. Ia merasakan nanti elemen itu akan dirubah.
“Iya salah pilih. Jadi sebab ada alternatif lain, terdapat beberapa pilihan lain, berarti saya tidak berpikir sampai selama ini. Katakanlah keperluan aibon itu jadi viral sampai ini,” tutur Sudarman.
Sekalian terkekeh waktu diberi pertanyaan oleh wartawan, Sudarman akui dengan sadar tuliskan lem aibon jadi sisi dari elemen budget ATK.
“Jika menurut saya kan yang sederhana begitu sebab untuk yang akan datang tentu dirubah. Sebab memang keperluan,” tuturnya.
“Contohnya saya sertakan nilai pulpen juga, pulpen kok 82 miliar untuk apa. Saya sertakan kertas juga kertas kok 82 miliar nah itu untuk apa. Itu kan sebenarnya sama saja,” kata pria berkacamata itu.
Masalah masalah saran budget pembelian lem aibon itu juga sempat viral karena upload salah satunya politikus PSI William Aditya Fasilitas tentang perancangan budget 2020 untuk Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
William serta mengkritik dinas jika beberapa murid memperoleh kaleng lem aibon sekitar dua kaleng tiap bulan.
“Nyatanya Dinas Pendidikan memasok dua kaleng lem aibon per murid tiap bulannya. Bikin apa?,” catat William dalam media sosialnya.
Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra mengemukakan jika komponen- elemen yang sekarang tertera dalam RKUA-PPAS cuma satu dummy atau biasa diketahui jadi percontohan yang perlu dimasukan terlebih dulu dalam skema e-budgeting supaya terhitung dalam skema.
Pada Perancangan Budget Dinas Pendidikan 2020, ATK adalah sisi dari salah satunya elemen yang ingin diserahkan terhitung lem aibon yang tercatat jadi sisi ATK dalam budget Suku Dinas Pendidikan Daerah I Jakarta Barat.
Ditegaskan jika proses bahasan gagasan budget sampai sekarang belum sampai pada elemen dengan ketetapan. “Jadi sifatnya elemen itu ya dalam sinyal kutip sebenarnya curi- curi start,” kata Sri Mahendra.
E-budgeting yang telah ada, nanti diulas dengan detil bersama dengan di antara legislatif serta eksekutif DKI Jakarta. Terhitung lem aibon yang dianggarkan sekitar Rp82 miliar atau bolpoin yang sampai Rp 124 miliar.
Dalam proses pengaturan budget suku dinas dituntut untuk memasukkan elemen.
“Kalaulah memang saat itu elemen riil yang diperlukan atau pekerjaan yang diperlukan benar-benar akan dikerjakan seyogyanya menanti elemen atau rincian pekerjaan yang diatur oleh masing- masing sekolah,” kata Pelaksana Pekerjaan (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaifullah.
Besaran budget lem aibon Rp82 miliar punya Sudin Pendidikan Jakarta Barat sebetulnya memang dianggarkan untuk Ongkos Operasional Pendidikan (BOP).
BOP adalah hak dari tiap siswa yang bersekolah di 209 Sekolah Fundamen Negeri (SDN) di Jakarta Barat, budget itu sesuai dengan jumlahnya murid yang ada.
“Satu murid ialah Rp150.000untuk tiap bulan. Hingga didapat pagu untuk setahun totalnya 182 miliar demikian,” kata Syaifullah.
Sebab tenggat waktu yang sempit dalam pengumpulan e-budgeting pada Juli 2019 serta belumlah ada sekolah yang menyerahkan Gagasan Pekerjaan serta Budget Sekolah (RKAS) karena itu Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat waktu itu berinisiatif memasukkan ATK dengan contoh berbentuk lem aibon dalam elemen BOP.
Seperti yang telah diterangkan jika lem aibon hanya elemen sesaat yang dapat dicoret serta dihapus dalam budget Dinas Pendidikan DKI 2020.
Sampai akhir Oktober 2019, Syaifullah menjelaskan jika didapat 17.000 elemen dari 209 sekolah sesudah kumpulkan data RKAS.
Sudarman yang memberikan elemen lem aibon menjelaskan tidak ada satu juga sekolah yang mengemukakan lem aibon jadi sisi dari BOP sekolahnya. “Iya sampai saat ini data yang kami terima tidak ada yang ajukan lem aibon, sekolah tidak perlu,” kata Sudarman.
Hal ini ikut ditekankan oleh Syaifullah saat didapati di antara istirahat bahasan budget Dinas Pendidikan DKI Jakarta 2020 bersama dengan Komisi E DPRD DKI, Kamis.
“Telah sesuai dengan dari hasil sekolah. Barusan dinolkan sebab saran dari sekolah-sekolah,” kata Syaifullah berkaitan budget untuk elemen lem aibon punya Sudin Pendidikan Jakarta Barat.
Dari masalah lem aibon, Syaifullah akui memperoleh pelajaran sekitar tiga point.
Pertama, Dinas Pendidikan dibawah kepemimpinannya akan pastikan proses kerja di semua tingkat pegawainya. Bukan sekedar pada pimpinan tetapi sampai staf.
Ke-2, Syaifullah akan bekerja bersama dengan Bappeda DKI untuk pastikan skema kerja di antara suku dinas serta sekolah-sekolah dalam penentuan elemen untuk e-budgeting. (mus)
