Jakarta, WartaPenaNews – Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio meminta ada evaluasi terhadap Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terhadap pengelolaan transportasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal ini dipandang perlu guna menghindar aksi akuisisi saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
Agus menilai, peran BPTJ sebagai regulator sebenarnya cukup bisa untuk mengintegrasikan transportasi di Jabodetabek. Sayangnya, BPTJ sebagai regulator tidak bisa beroperasi penuh.
“Harusnya BPTJ sebagai badan pengelola transportasi di wilayah Jabodetabek dilakukan evaluasi,†ujar Agus dalam diskusi webinar nasional Serikat Pekerja Kereta Api pada Rabu (20/1/2021).
Selama ini BPTJ kerap menghadapi persoalah terkait dengan adanya dinas perhubungan di daerah yang ikut menjadi regulator. “BPTJ ini dibentuk berdasarkan Perpres sebagai regulator di Jabodetabek, tapi gagal. Salah satu kendala BPTJ yaitu berbenturan dengan dinas perhubungan di masing-masing Pemda,†terang Agus.
Oleh sebab itu, Agus pun menilai pengintegrasian cukup dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja BPTJ, tidak perlu membentuk perusahaan baru yang bergerak layaknya regulator. Pernyataannya ini merujuk pada PT Multi Intermoda Transportasi Jakarta (MITJ).
PT MRT Jakarta berencana mengakuisisi 51 persen saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), atau pengelola KRL. Rencana tersebut dimulai tak lama setelah terbentuknya PT Moda Integrasi Jabodetabek (MITJ) atau perusahaan patungan antara MRT dan PT KAI.
Sementara, pengamat transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan, BPTJ harus bergerak cepat untuk melakukan perubahan dan perkembangan. Oleh sebab itu, perlu dipilih yang memiliki kompetensi.
“Orang-orang di BPTJ harus lari. Dibutuhkan orang-orang yang berkompetensi, bukan hanya pimpinan tapi juga orang-orang di bawahnya,” tutur Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat tersebut. (rob)
