Jakarta, WartaPenaNews – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, diperlukan intervensi pemerintah dalam penyediaan layanan angkutan perkotaan. Hal ini diperlukan guna mengawal proses transformasi agar pengelolaan angkutan umum bisa dijalankan oleh badan hukum atau swasta.
Menurutnya, saat ini jumlah penumpang angkutan perkotaan semakin turun karena memilih untuk menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Selain Jakarta, pangsa angkutan umum di kota dan pedesaan masih di bawah 10%. Bahkan, di Denpasar sudah sulit menemukan angkutan umum karena tergantikan oleh ojek daring dan taksi daring.
Menurut Djoko, terdapat sejumlah strategi guna memaksa masyarakat keluar dari kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum. Pertama, pus and pull strategy. Strategi ini memfokuskan pada manajemen ruang dan waktu untuk akses kendaraan pribadi dilakukan dengan pengaturan penggunaan ruang jalan dan ruang parkir.
Kedua, pull strategy, strategi untuk menarik masyarakat menggunakan angkutan massal perkotaan. Layanan angkutan massal perkotaan harus memiliki kualitas prima yang setara atau lebih unggul dibandingkan dengan kendaraan pribadi.
“Layanan prima dicapai dengan menyediakan layanan angkutan massal perkotaan sebagai moda prioritas dan bersifat door-to-door service,†kata Djoko yang juga akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata.
Dia melanjutkan, prioritas angkutan massal perkotaan diwujudkan dengan memberikan proteksi dan subsidi. Proteksi, memastikan angkutan massal memiliki keunggulan operasional. Sementara subsidi, memastikan kualitas layanan prima dengan tarif terjangkau.
“Layanan door-to-door service mensyaratkan konektivitas menerus antara angkutan massal perkotaan dengan pedestrian atau jalur pesepeda,†jelas Djoko.
Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat ini menambahkan, ada tiga pilar kebijakan yang akan dilaksanakan secara pararel dalam arti dalam satu paket kebijakan untuk menuju keberhasilan transportasi perkotaan yang berkelanjutan.
Pertama, peningkatan peran angkutan umum perkotaan berbasis bus, penyediaan prasarana fasilitas pendukung, penyediaan fasilitas integrasi moda, penyediaan sistem informasi angkutan umum, dan sosialisasi penataan angkutan umum.
Kedua, peningatan kinerja lalu lintas, berupa peningkatan kinerja ruas jalan di wilayah perkotaan, penerapan teknologi informasi untuk kepentingan lalu lintas, penerapan manajemen kebutuhan lalu lintas, dan sosialisasi manajemen dan rekayasa lalu lintas.
“Ketiga, peningkatan kualitas lingkungan, berupa penerapan teknologi alat pengatur dan isyarat lalu lintas (APILL) dan penerangan jalan umum (PJU) hemat energi, pemanfaatan bahan bakar alternatif, penyediaan fasilitas pejalan kaki, penyediaan jalur sepeda di wilayah perkotaan dan sosialisasi transportai ramah lingkungan,†jelas Djoko.
Dalam pelaksanaannya perlu dukungan dan kerjasama dengan pemerintah daerah. Pemda perlu membangun halte. Halte dapat berupa bus stop, halte eksisting (reviyalisasi) atau hasil kerjasama dengan pihak swasta. (rob)
