2 Februari 2023 - 18:48 18:48
728x90

Penyatuan BP Batam dan Pemkot Batam Dinilai Sangat Berbahaya

WartaPenaNews, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai bahwa keinginan pemerintahan Jokowi untuk melebur operasional Badan Pengelola (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam, sangat berhaya sekali. Apalagi dengan penggabungan tersebut, menyebabkan Walikota Batam merangkap exofficio sekaligus sebagai kepala otorita.

“Kita tadi sudah membahas cukup mendalam, baik dari aspek politk, hukum, juga ekonomi tentunya, dan hasilnya keputusan ini (peleburan) berbahaya sekali,” sebut Fahri Hamzah kepada awak media usai menerima audiensi pengurus Kadin Kepri dan Batam khususnya di ruang kerjanya lantai 4 Gedung Nusantara III DPR RI, Jumat (4/1/2019).

Fahri mengingatkan pemerintah bahwa pembentukan awal Batam adalah untuk membangun otonomi khusus yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan Industri dan perdagangan nasional.

“Kawasan Batam yang secara geografis masuk dalam provinsi Kepulauan Riau dan berbatasan dengan Singapura, diharapkan akan dapat menyaingi Singapura dalam perdagangan dan industri,” jelasnya.

Terobosan yang akan dilakukan pemerintah, menurut Fahri haruslah sebuah terobosan maju yang dapat membuat Batam lebih fleksibel. Sehingga, dapat menjadikan Batam daerah yang solid, terkelola dengan baik dan mandiri.

Sebab, menurut Fahri jika pemerintah tetap melakukan keinginannya semua aspek akan terganggu, baik itu aspe kekonomi, hukum maupun politiknya. Pertama, karena ini menyangkut isu ekonomi yang didalamnya ada invetasi yang memerlukan kenyamanan, dan kepastian. Sebab mereka ingin melihat produksi mereka juga dalam jangka panjang bisa stabil.

“Itu yang paling penting sebenarnya. Nanti kita ketahui implikasi dari sinyal dunia usaha ini, mereka (investor) akan kompak kalau negara kita memproduksi ketidakpastian mereka bisa kabur. Jadi, dunia usaha memerlukan kepastian. Karena itu, pemerintah jangan mengambil keputusan yang salah terkait pengelolaan Badan Otorita Batam ini,” tuturnya.

Kedua, secara hukum. Fahri melihat ada pelanggaran hukum yang cukup banyak, dan pelanggaran hukum itu hanya bisa di atasi apabila presiden berani mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Tetapi, untuk mengeluarkan Perppu kan perlu argumen seperti keadaan yang memaksa, mendesak dan darurat.

“Saya kira itu tidak ada yang darurat sekarang. Karena itu, secara hukum tidak ada yang akan membenarkan presiden menerbitkan Perppu atau memutuskan dengan Perppu,” ucapnya

Tetapi, masih menurut politisi dari PKS itu, kalau mau membuat atau merubah UU, karena ini harus menggabung beberapa UU atau mengantisipasi beberapa kedudukan masing-masing lembaga dalam UU,  maka presiden perlu merevisi beberapa UU atau membuat UU baru yang melampaui beberapa UU lainnya.

“Itu pun masih perlu proses di DPR yang tidak bisa cepat. Dan karenanya diperlukan, kalau bisa proposal dulu diajukan tentunya dengan pengkajian mendalam terlebih dahulu, disosialisasikan. Sebab, kalau sekedar mau merubah PP, ini sangat berbahaya sekali karena pasti melanggar hukum. Karena mengatur entitas berbasis UU dengan sebuah PP secara serampangan itu akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum yang rawan di Judicial Review, dan lagi-lagi efeknya adalah pada kepastian berusaha di Badan Otorita dan Kota Batam secara umum,” kata Fahri lagi.

Terakhir, secara politik tentu namanya bunuh diri kalau presiden menyetujui tindakan ini, dan pasti akan dihajar orang. Apalagi mendekati Pemilu seperti sekarang ini, pasti  jadi bahan kampanye, di sana ada petahana, ada  penantangnya.

“Ingat, penantang-penantang ini seperti harmau dia, menunggu kelemahan pemerintah. Nah kalau ada kelemahan, ini akan mereka terkamnya. Nah ini kira-kira kelemahan. Kalau kita perlu mencurigai siapa yang memproduksi kelemahan ini untuk merugikan petahana, atau pemerintah dalam hal ini,” ujarnya.

Sementara itu, ketua Kamar Dagang dan Industi (Kadin) kota Batam, Jadi Rajagukguk berharap pemerintah pusat menunda rencana peleburan BP Batam dengan Pemko Batam. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi dikota Batam.

Lebih lanjut, Jadi Rajagukguk meminta presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerinta yang merupakan petunjuk teknis implementasi dari undang undang. “Kadinkan sebagai mitra pemerintah, sehingga kita mengingatkan pemeriintah untuk tidak melanggar hukum terkait keputusan yang terkesan dipaksakan ini. Tidak dibenarkan walikota menjabat sebagi ex officio”. ujarnya.

Jadi Rajagukguk juga menyayangkan gonjang ganjing peleburan BP batam yang sudah terjadi sejak tahun 2016 ini. Sejak menko Darmin Nasution yang berencana merubah Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Akibatnya angka pertumbuhan ekonomi Batam langsunv menurun drastis. “Saya sudah ingatkan pak Darmin soal ini. Sampai sekarang sudah ada 14 Kawasan Ekonomi Khusus yang dibentuk. Dan hingga saat ini tidak ada satupun kisah sukses dari Kawasan Ekonomi Khusus ini,” tandasnya. (isu/rob)

Follow Google News Wartapenanews.com

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami.

Trending

satu 1
Cara Cerdas Memperkenalkan Energi Masa Depan ke Anak
film
Deretan Film Semi China Terbaik
vaksin
Ampuhkah Vaksin Saat Ini Atasi Virus Corona Baru?
One Night Stand (2016)
7 Film Semi India Paling Sensual dan Adegan Panas
satu 1
Harry Tanoe Mundur dari Dirut MNC Digital (MSIN)
Kaki direndam dalam garam kasar dan lada hitam
Khasiat Luar Biasa Rendam Kaki dalam Garam Kasar dan Lada Hitam
Kendra Lust
Demi Mejeng di UFC, Bintang Porno ini Rela Bayar Mahal
sidang ferdy sambo
Hari Ini, Enam Eks Anak Buah Sambo Jalani Sidang Tuntutan
tni
Sedihnya, 30 Calon Taruna Akmil Positif Corona
Sarah Viloid
5 Gamer Paling Cantik dan Seksi di Indonesia

Pilihan Redaksi

Berita Terkait

|
2 Februari 2023 - 12:03
Rekonstruksi Ulang Kecelakaan Mahasiswa UI Dijaga Ketat Polisi

wartapenanews.com - Puluhan polisi tampak berbaris, menjaga ketat tempat kejadian perkara (TKP) rekonstruksi ulang kecelakaan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Muhammad Hasya Attalah Syaputra di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Puluhan polisi

01
|
2 Februari 2023 - 11:08
Nunung Divonis Idap Kanker Payudara

wartapenanews.com -  Kabar kurang menyenangkan datang dari pelawak Nunung Srimulat. Belum lama ini, ia divonis dokter mengidap penyakit kanker payudara. Awalnya, Nunung merasakan ada benjolan di sekitar payudaranya. Namun, ia

02
|
2 Februari 2023 - 10:06
Hari Ini, Polda Metro Gelar Rekonstruksi Ulang Kasus Kecelakaan Mahasiswa UI

wartapenanews.com - Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI, Muhammad Hasya Atallah (18), di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, hari ini, Kamis (2/2). Polisi

03