WARTAPENANEWS.COM – Apa yang seharusnya menjadi momen romantis berubah menjadi tragedi. Sebuah sesi pemotretan prewedding dengan menggunakan flare atau suar, berujung pada kebakaran lahan di Bukit Teletubbies, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Kejadian ini memicu tindakan cepat dari pihak berwenang, yang akhirnya menetapkan satu orang sebagai tersangka.
Menurut Kepala Kepolisian Resor Probolinggo, Ajun Komisaris Besar Wisnu Wardhana, enam orang telah diamankan terkait kejadian ini. Satu di antaranya, berinisial AWEW (41), warga Lumajang, ditetapkan sebagai tersangka. AWEW adalah penanggung jawab wedding organizer yang mengorganisir sesi pemotretan tersebut.
“Permasalahannya, AWEW tidak memiliki surat izin masuk kawasan konservasi,” kata Wisnu. Tersangka dijerat dengan Pasal 50 Ayat 3 Huruf D juncto Pasal 78 Ayat 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan beberapa pasal lainnya. Ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 1,5 miliar.
Kejadian ini berawal dari sesi pemotretan pada Rabu (6/9/2023) siang, dengan penggunaan total lima buah flare. Hanya empat flare yang berhasil dinyalakan, sedangkan satu lainnya gagal dan menimbulkan letupan yang memicu kebakaran. Akibatnya, lahan seluas sekitar 50 hektar terbakar.
Kepala Bagian Tata Usaha TNBTS, Septi Eka Wardhani, menyebutkan bahwa seluruh area wisata Gunung Bromo ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. “Ini dilakukan untuk memperlancar proses pemadaman dan menjaga keamanan pengunjung,” kata Septi.
Bagi pengunjung yang telah membeli tiket secara daring, Septi menyatakan akan segera memberikan informasi mengenai penjadwalan ulang.
Foto dari sesi pemotretan tersebut kini telah beredar luas di media sosial, dan mendapatkan banyak kritik. Netizen meragukan nilai estetik dari foto tersebut, terutama mengingat dampak yang telah ditimbulkannya.
Kebakaran ini menimbulkan dampak yang signifikan, tidak hanya pada ekosistem tetapi juga pada industri pariwisata setempat. Ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya mematuhi peraturan dan berpikir panjang sebelum melakukan aksi yang bisa berdampak merugikan banyak pihak. (mus)
