WartaPenaNews, Jakarta – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H. Maming mendukung adanya langkah vaksin gotong royong atau mandiri. Menurutnya, adanya kombinasi antara vaksin gratis dan mandiri bisa mempercepat vaksinasi.
“Untuk mempercepat vaksinasi, HIPMI mendukung pemerintah harus ada vaksin yang berbayar, karena tidak semua masyarakat mau gratis bagi yang mampu. Bayar sendiri tidak masalah, yang penting bisa vaksin dan juga bisa bantu pemerintah,” ujar Maming, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (13/7/2021).
Maming menilai, hal tersebut memang harus dikombinasikan antara yang gratis dan berbayar supaya vaksinasi ini bisa berjalan dengan cepat dan merata. Ia mengatakan, vaksin mandiri merupakan langkah baik.
“Sehingga, target vaksinasi pemerintah bisa segera tercapai. Ini adalah langkah cukup bagus untuk membantu pemerintah dalam rangka mempercepat program vaksinasi di Indonesia,” ucapnya.
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu melanjutkan, kebijakan vaksinasi berbayar menjadi alternatif untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi nasional dan target kekebalan kelompok. Vaksinasi berbayar masuk program vaksinasi gotong royong, lantaran sebelumnya hanya perusahaan berbadan hukum saja yang boleh menyelenggarakan untuk para karyawan.
“Saat ini, pemerintah membuka vaksinasi gotong royong untuk perorangan agar akselerasi semakin cepat. Tujuannya pelaksanaan vaksinasi semakin cepat, masyarakat semakin banyak pilihan. Kita harapkan perekonomian bisa cepat pulih solusinya adalah vaksinasi ini,” ungkapnya.
Ia menegaskan, program vaksinasi gratis dari pemerintah tidak terganggu meski ada vaksin berbayar tersebut. Vaksinasi gotong-royong perorangan menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mengakses vaksin Covid-19.
“Lebih baik lagi jika swasta juga bisa turut membantu untuk memasukkan merk lain untuk mengakselerasi dan mempercepat vaksinasi. Langkah yang cepat agar semua warga divaksin dan cepat juga berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, seperti negara yang sudah selesai vaksinasinya dan tidak wajib pakai masker lagi,” tutupnya. (rob)
