Pertimbangan Lockdown Harus Dari Dokter Bukan Politik atau Ekonomi

Ilustrasi ruang Isolasi Foto: PROKAL.co

WartaPenaNews, Jakarta – Opsi lockdown untuk sebagian wilayah yang dianggap zona merah, mesti dipertimbangkan oleh pemerintah. Namun keputusan itu, melalui masukan dan pertimbangan dari dokter atau ahli kesehatan lainnya.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang juga politisi PAN, Dradjad Wibowo dalam diskusi mengatakan, lockdown jalan satu-satunya adalah menghambat virus ini meluas. Karena apapun stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah, tidak akan bisa berjalan dan berbahaya bagi ekonomi Indonesia sendiri kalau terlalu meluas wabah Covid-19.

“Satu-satunya jalan mencegah penyebaran virus, apapun kita lakukan termasuk lockdown. Seharusnya tidak ada lagi dampak perdebatan lockdown. Ya negara harus ambil tindakan untuk lockdown daerah tersebut,” kata Dradjad, Rabu (25/3/2020).

Baca Juga: Bank Mandiri Terapkan Relaksasi Kredit UMKM Terdampak Covid-19

Walau tidak menutup semua daerah, tetapi kawasan yang dianggap zona merah seperti yang ada di Jakarta, perlu dipertimbangkan untuk ditutup. Guna menghambat penyebaran yang jauh lebih luas lagi. Tetapi, ia memberi saran pemerintah, keputusan lockdown atau karantina terbatas seperti ini, tidak perlu menggunakan pertimbangan ekonomi.

Atau ia meminta, tidak perlu menggunakan pertimbangan politik. Tetapi yang bisa memberikan pertimbangan adalah mereka yang ahlinya, seperti dokter, para kesehatan, orang-orang yang bergerak di bidang biologi atau ahli virus.

“Beri keputusan itu pada para ahli kesehatan entah itu dokter, ahli biologi, pokoknya beri mereka kewenangan kemudian diserahkan pada pusat penanganan krisis kita. ”’Pak menurut kami wilayah sini harus lockdown’. Jangan memasukkan pertimbangan politik apakah lockdwon atau tidak,” jelas Dradjad.

Untuk teknisnya, misalnya melakukan lockdown di wilayah tertentu maka masyarakat wilayah tersebut tidak boleh keluar. Kalau pun mereka keluar, hanya dua atau tiga kali dalam sepekan untuk membeli logistik.

Sementara pemerintah pusat dan daerah, memberikan bantuan dana unconditional cash transfer (bantuan dana tanpa syarat) pada masyarakat yang pekerja harian/informal/rentan (khususnya yang belum mendapat bantuan sosial) dengan menggunakan teknologi (mobile banking, digital money, dll) yang memudahkan pencairan. (mus)