IPOL.ID – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sebanyak 18 pengurus PGRI Provinsi meminta adanya perbaikan pada kinerja internal organisasi PGRI tersebut.
Hal itu disampaikan oleh sejumlah pengurus PGRI untuk menyelamatkan muruah dan martabat organisasi guru terbesar di Indonesia itu.
“Kami ingin mengembalikan muruah PGRI secara komprehensif, karena PGRI saat ini sedang tidak baik-baik saja,” ungkap Wakil Ketua PGRI Nusa Tenggara Barat (NTB), Abdul Kadir, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/6).
Lebih jauh, Kadir menyebutkan, sejumlah persoalan yang perlu dibenahi. Di antaranya implementasi konstitusi PGRI, tata kelola keuangan dan aset, serta kepemimpinan.
“Kami punya banyak bukti-bukti. Fakta-fakta yang lebih terinci dan terurai dapat dilihat pada lampiran,” ujarnya.
Berkenaan dengan pokok persoalan tersebut, ke-18 pengurus PGRI Provinsi juga telah menandatangani Surat Mosi Tidak Percaya kepada Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi. Mereka yaitu Teguh Sumarno (Jawa Timur), Adi Dasmin (DKI Jakarta), Sudarto (Yogyakarta), Yusuf (NTB), Simon Petrus Manu (NTT), Toni Muhtadi (Banten), Lukman (Jambi).
Muh. Syafi’i (Riau), Farida (Kepulauan Riau), A. Rahman Siregar (Sumatera Utara), Ilyas Efendi (Lampung), Anwar Sanusi (Kalimantan Timur), Muhamad Amin (Maluku Utara), Frans Lukanus L. (Papua Selatan), Nanag Jahyari (Kalimantan Utara), Haruna Rasyid (Sulawesi Barat), M. Arif (Papua Barat Daya), Bariun (Kota Baubau).
Salah satu poin yang tertuang dalam mosi tersebut, pihaknya meminta Ketua Umum PB PGRI untuk mundur. Jika tidak terpenuhi, pihaknya akan terus mengupayakan hal tersebut melalui jalur-jalur yang diatur organisasi.
“Setelah mosi tidak percaya disampaikan, kami siap menjalankan mekanisme organisasi. Kami ingin menyelamatkan muruah organisasi. Ada forum lain, rapat pimpinan nasional yang sesuai dengan perjenjangannya,” pungkas Kadir. (Joesvicar Iqbal/msb)
