Jakarta, WartaPenaNews – Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Munawar Kasan mengungkapkan hingga saat ini pinjaman online (pinjol) atau financial technology (fintech) yang telah tersalurkan sudah mencapai Rp 81,5 trilliun.
Namun sayangnya, perkembangan industri fintech dirusak oleh pinjol-pinjol ilegal, sehingga meresahkan konsumen lantaran ada yang mengancam dengan cara-cara kasar. Jika memang ada konsumen yang measa terganggu oleh tindakan fintech ilegak itu, Munawar meminta untuk segara melapor ke OJK. Sanksi tegas akan diterapkan OJK terhadap fintech ilegal.
“Laporkan ke saya, karena kami sangat tegas terhadap fintech ilegal. Sanksi untuk pihak – pihak yang berkata kasar terhadap konsumen bisa dipecat. Kami serahkak ke Satgas Fintech Ilegal,” tegas Munawar dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Dewasa dalam Menyikapi Pinjaman Online” guna menyambut ulang tahun ke 17 Harian Umum Indopas di Jakarta, Senin (27/1/2020).
Munawar menuturkan, fintech berkembang sangat cepat karena proses peminjamanannya yang sangat cepat. Karena proses meminjan bisa dilakukan dalam waktu 5 menit. Jika meminjam melalui bank melewati proses panjang dan persyaratan yang beragam. Sementara dengan fintech bisa meminjam tanpa ada persyaratan khusus kecuali KTP dan data diri lainnya serta mendownload aplikasi.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, permasalahan paling tinggi dalam pinjaman online yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, yakni mencapai 39,5%. Kemudian, pengalihan kontak 14,5%, permohonan reschedule 14,5%, suku bunga 13,5%. Administrasi 11,4%, dan penagihan pihak ke-3.
“Permasalahan pinjaman online, paling tinggi adalah cara penagihan. Rata-rata penagihan lewat teror, melalui WA. Saya pernah didatangi lender ke YLKI, dia bilang sengaja menagih dengan cara itu, ketimbang datang. Biaya nagih secara langsung jauh lebih mahal,” ujarnya.
Tulus mengatakan, permasalahan pinjaman online setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi melalui handphone dan foto.
“Intinya di sini ada data pribadi. Perlindungan data pribadi masih rendah. Ini anomali ke tiga. Kita belum mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Sehingga pelaku usaha seenaknya saja.Yang legal juga bermain dua kaki,” bebernya.
Tulus menambahkan, perlu dilakukan pengawasan yang maksimal terkait pinjaman online. Tidak hanya OJK dan kepolisian. Namun juga lembaga lainnya. “Sebab tidak mungkin kita hanya menyalahkan konsumen saja. Kami mendorong undang-undang Perlindungan Data Pribadi, memang sedang proses. Ini dalam konteks perlindungan konsumen,” paparnya.
Direktur Harian Indopos, Rizki Darmawindra berharap FGD ini akan menghasilkan output yang bermanfaat buat masyarakat serta stakeholder (pemangku kepentingan). “Semoga diskusi ini menghasilkan manfaat untuk masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Direktur INDOPOS Online (indopos.co.id) Syarif Hidayatullah mengatakan, diskusi ini lahir dari gagasan Indopos yang akan berulang tahun ke-17 pada 25 Februari mendatang. “FGD ini diselenggarakan salah satu alasannya adalah menjelang harinulang tahun ke-17 Indopos,” ujarnya.
Dalam diskusi ini hadir juga narasumber lainnya yakni, Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto, dan Ketua Harian Asosiasi Fintech Lending Indonesia (AFLI) Kuseryansyah. (rob)
