WartaPenaNews, Jakarta – Sejumlah Pegawai Negeri Sipil di kementerian dan lembaga pemerintah pusat mengakui risau pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur karena belum ada kejelasan terkait berbagai layanan, terutama pendidikan dan kesehatan.
Lebih kurang 130.000 dari 180.000 PNS yang berada di Jakarta saat ini diperkirakan akan pindah ke ibu kota baru – di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara – pada 2024.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin mengatakan faksinya akan mempersiapkan berbagai layanan untuk para aparatur sipil negara ini.
“Lebih kurang 180.000 itu pasti sejumlah, kurang lebih 30% tidak terkena. Sebab mereka itu sejumlah akan pensiun. Paling tidak ada yang pensiun tahun ini ada yang pensiun tahun 2021 sampai 2024,” kata Syafruddin.
Tapi PNS yang dihubungi BBC Indonesia menyatakan kuatir. Salah seorang salah satunya termasuk Dian, PNS yang sudah kerja lima tahun di satu diantara kementerian.
“Kelak ada layanan kesehatan, layanan pendidikan, namun tidak tahu disana seperti apa, hanya itu yang kita jadi pikiran,” kata Dian, ibu dua anak, terhadap BBC Indonesia.
Anak Dian yang paling tua masih duduk di sekolah basic, dan yang paling kecil berumur 1,5 tahun. Dia mengharapkan kualitas pendidikan di Kalimantan timur dapat sama dengan di Jakarta.
“Sesaat di sini umpamanya, sudah bagus pendidikannya. Nah, disana seperti apa, apa dapat sama bagusnya, atau lebih bagus,” makin Dian.
Kegelisahan mirip dijumpai Hafiz, PNS di satu diantara kementerian juga sekaligus orang asli Jakarta yang memiliki anak yang masih di sekolah basic.
“Bila untuk pendidikannya itu harus diyakinkan pula, bila di Jakarta kan sudah bagus,” ujarnya.
Kehilangan hiburan seperti di Jakarta
Sesaat PNS lain, Hanna, pula menyorot minimnya layanan, terutama hiburan.
“Lebih ke mental, memperkuat diri bila tinggal pada tempat baru yang fasilitasnya tidak selengkap di Jakarta. Bila di Jakarta kita miliki, miliki hiburan, olahraga, konser, hiburan apa-pun mudah didapatkan. Bila tinggal disana pastinya sekurang-kurangnya layanan dan infrastruktur,” kata Hanna.
“Tidak pernah kesana. Namun mengharapkan wajar untuk ditempati,” imbuhnya.
Berlainan dengan Rizki Amelia, CPNS di Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Amelia justru mendapatkan dukungan suami tinggal di Kalimantan timur, saat negara mensyaratkan dia kerja disana.
“Dari suami mendukung. Tidak ada masalah. Ia kelak mencari kerja (di Kalimantan timur), agar tidak LDR (Long Distance Relationship),” kata Amel-panggilan akrab Rizki Amelia, melalui sambungan telephone, Selasa (27/8/2019).
Namun yang berat, kata Amel yaitu meninggalkan orang tuanya di Jakarta.
“Sebab memang orang tua asli Jakarta, dan awalnya mengharapkan menentukan di kementerian itu, yaitu karena kelak diletakkan di pusat kota,” ujarnya.
Survey: sebagian besar PNS menolak dipindahkan
Sebelumnya survey Indonesia Development Monitoring (IDM) memberikan 94,7 persen PNS menolak untuk dipindahkan ke ibu kota baru di Kalimantan timur.
Survey yang dilakukan 7 – 20 Agustus lalu katakan PNS kuatir dengan layanan kesehatan dan pendidikan anak kurang memiliki kualitas, dan biaya hidup tinggi.
“Hasilnya sekitar 94,7 persen ASN (Aparatur Sipil Negara) menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Sekitar 3,9 persen sepakat, bekasnya abstain,” kata Direktur Eksekutif Harly Prasetyo dalam keterangan terhadap media.
Tidak hanya itu, survey yang libatkan 1.225 responden PNS ini mencatat jika PNS diminta pindah bekerja ke ibu kota baru, karena itu sekitar 78,3 persen akan ajukan pensiun dini.
Mendapatkan layanan rumah
Menurut Pengamat Birokrasi dan Kebijakan Publik, Mudiyati Rahmatunnisa pemerintah butuh menegaskan layanan pendidikan di Kalimantan timur, satu hal yang berubah menjadi perhatian PNS, terutama buat mereka yang berkeluarga.
“Serta orang tua inginnya memposisikan ke sekolah yang terhebat untuk beberapa anak. Bila ternyata pada tempat kelak tidak sepadan, itu yang membuat mereka pikir dua kali. Makanya ada tren pingin pensiun dini,” kata Mudiyati melalui sambungan telephone, Selasa (27/8/2019).
Mudiyati pula memandang dengan pindahan PNS dari Jakarta ke Kalimantan timur tidak akan terlalu mengganggu pelayanan publik karena kementerian yang banyak membidangi pelayanan publik seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan masih tetap di Jakarta.
“Jadi yang dipindah itu yang ada relevansinya dengan perumusan kebijakan saja,” ujarnya.
Berkaitan layanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin mengatakan para aparat sipil negara yang di letakkan akan mendapatkan rumah.
“Bila layanan perumahan sudah disiapkan oleh negara, tidak akan kontrak-kontrak rumah, tidak akan beli-beli rumah seperti saat ini,” ujarnya.
Syafruddin mengutarakan dengan rencana green city dan smart city di ibu kota baru, kedepannya PNS akan tinggal tidak jauh dari kantornya. Transportasi lebih didominasi berjalan kaki atau bersepeda.
“Paling tidak transportasi tidak akan kita gunakan, gaji akan utuh, tunjangan akan utuh untuk transportasi. Beberapa anak ke sekolah tidak butuh diantar jemput gunakan mobil, atau ojek online,” makin Syafruddin.
Tidak hanya itu, apa yang dideskripsikan Menterin PAN RB di ibu kota baru kelak adanya layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, piknik dan transportasi akan lebih handal.
“Malah disana dapat lebih efektif, bila ASN dan aparat pindah kesana, akan efektif,” ujarnya.
BKKBN pingin pindah pertama ke Kalimantan timur
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ajukan diri berubah menjadi yang pertama pindah ke tempat ibu kota negara baru.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, lembaganya dapat memulai riset skema migrasi baru kependudukan di Indonesia melalui pindahan ibu kota ini.
“Bila kalau kita geser ke Kalimantan timur, pastinya skema migrasi penduduk berganti, bila skema migrasi penduduk berganti aku meyakini pemerataan bonus demografinya akan tambah cepat, hingga kesejahteraan akan tambah cepat, dari segi tinjauan dan kependudukan sesuai itu,” kata Hasto terhadap BBC Indonesia, Selasa (27/8/2019).
Hasto melihat selama ini umur penduduk produktif tidak rata di Indonesia, dan cuma berpusat di Pulau Jawa. Bila ibu kota baru pindah ke Kalimantan timur, karena itu penebaran penduduk akan berpindah ke Indonesia sisi timur.
“Saat banyak angka umur kerja kesana karena itu akhirnya terjadi beban keluarga itu turun karena yang produktif lebih sebagian dari yang tidak produktif,” ujarnya.
Tidak hanya itu, BKKBN dapat setiap saat pindah ke Kalimantan timur, karena banyaknya pegawai di Jakarta tidak sekitar yang menyebar di wilayah.
Waktu ini banyaknya PNS BKKBN sekitar 18.000 menyebar di semuanya Indonesia, termasuk Kalimantan timur. Sesaat di Jakarta cuma 600 PNS.
“Keinginan aku dimulai dari yang mudah itu seperti BKKBN, kan lebih mudah dibandingkan kementerian-kementerian yang gemuk yang lain,” jelas Hasto. (mus)
