21 September 2023 - 15:48 15:48

Polemik Jabatan Gubernur, PDIP Usul Dipilih oleh DPRD

wartapenanews.com – Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi persoalan mengenai penghapusan jabatan gubernur yang dianggap kurang efektif fungsinya. Ia mengusulkan agar gubernur dapat dipilih oleh DPRD Provinsi saja.

“Sebaiknya Gubernur itu dipilih oleh DPRD provinsi, sehingga setiap presiden punya visi misi sendiri, kemudian gubernur jug punya visi misi sendiri, bupati punya visi misi sendiri, kepala desa, punya juga. Jadi sebenarnya negara ini mau dibawa kemana?,” terang Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Ia mengingatkan, pada dasarnya keberadaan dari jabatan gubernur dalam roda pemerintahan adalah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Maka dia nilai tak perlu dipilih langsung oleh rakyat seperti bupati atau wali kota, yang notabene memiliki daerah otonom.

“Seharusnya pemilihan gubernur oleh DPRD, kemudian bupati oleh rakyat, sehingga tidak semua hal bisa dipilih oleh rakyat. Karena faktanya sampai sekarang itu, gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat sampai hari ini. Kalau bupati kenapa (dipilih oleh rakyat)? Karena dia yang punya daerah otonom itu, yang bunyikan siapa? Undang-Undang (UU) itu sendiri,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar konsep pemilihan langsung Indonesia dipangkas dengan tidak masukkan pemilihan gubernur (Pilgub) di dalamnya.

Cak Imin mengatakan, dengan adanya pemilihan bupati (Pilbup) maka secara tidak langsung mengikis sisi fungsional Gubernur dalam jejaring pemerintahan. Atas dasar pertimbangan itu, ia mengusulkan agar Pilgub ditiadakan.

“PKB mengusulkan pemilihan langsung hanya pilpres, pilbup, pilkota. Pilgub tidak lagi karena melelahkan. Kalau perlu manti gubernur enggak suatu hari nanti, karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan,” kata Cak Imin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Penghapusan Pilgub, tuturnya, tergolong krusial untuk meminimalisir praktik politik pragmatis. Mengingat, kelemahan demokrasi era reformasi adalah politik pragmatis dan kompetisi yang seolah tiada henti.

“Kelihatan damai tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan dan sangat pragmatis, sebaiknya pilgub ditiadakan. Uang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilih. Nah ini sistem politik reformasi yang harus kita evaluasi total,” tegasnya. (mus)

Follow Google News Wartapenanews.com

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami.

Berita Terkait

|
21 September 2023 - 15:23
Sharp Luncurkan Kampanye #1langkahSehatkanUdara Guna Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Dapatkan Udara Sehat dan Segar

WARTAPENANEWS.COM – Kualitas udara di Jakarta dalam beberapa bulan terakhir kian memprihatinkan, hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor, diantaranya adalah; emisi kendaraan bermotor, emisi industri manufaktur hingga kegiatan rumah tangga

01
|
21 September 2023 - 12:17
Nama Mahfud MD Jadi Kandidat Kuat Cawapres Ganjar

WARTAPENANEWS.COM – PDIP tidak mau terburu-buru mengumumkan siapa sosok cawapres yang akan bersanding dengan capres usungannya, Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Memang ada sejumlah nama

02
|
21 September 2023 - 11:10
Polri Limpahkan Lagi Berkas Panji Gumilang ke Kejagung

WARTAPENANEWS.COM – Berkas perkara kasus penodaan agama pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Zaytun Panji Gumilang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, pelimpahan tersebut merupakan kali

03