WartaPenaNews, Jakarta – Pengamat politik Said Salahudin mengatakan, setidaknya ada tiga gejala politik yang bisa dibaca sebagai indikasi NasDem memiliki kesungguhan menjadi partai oposisi.
Pertama, dilihat dari intensitas pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Kedua, ditilik dari waktu pernyataan dan ketiga ditinjau dari tempat pernyataan itu disampaikan.
“Kalau mengikuti pernyataan SP (Surya Paloh) selama ini, bukan baru sekali menyuarakan opsi oposisi secara terbuka. Selain disampaikan secara berulang-ulang, diksi yang digunakan SP dari waktu ke waktu juga semakin tegas,” ujar Said di Jakarta, Kamis (31/10).
Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini kemudian mencoba menganalisa pernyataan Surya Paloh usai bertemu Presiden PKS Sohibul Iman di DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10) kemarin.
“Di situ Pak Surya sudah berani mengatakan secara lugas tentang kemungkinan Partai NasDem berhadapan dengan pemerintah,” ucapnya.
Menurut Said, kata “berhadapan†bermakna â€bertentangan†atau melawan. Jadi, NasDem terkesan sudah memikirkan dengan matang dan bersungguh-sungguh dengan rencana menjadi partai penentang pemerintah.
“Kemudian kalau diihat dari sisi waktunya, pernyataan SP terakhir di Kantor PKS pada tingkat tertentu sebetulnya telah mematahkan dugaan Nasdem sedang berusaha menekan presiden,” ucapnya.
Menurut Said, kalau pernyataan itu disampaikan sebelum presiden membentuk kabinet, masih masuk akal untuk menduga pernyataan soal oposisi digunakan NasDem sebagai cara untuk menekan presiden, agar kadernya dapat menduduki lebih banyak kursi di kabinet.
“Tetapi ini kan setelah Kabinet Indonesia Maju terbentuk dan Nasdem sendiri telah mendapatkan jatah tiga jabatan menteri, maka agak sulit memahami pernyataan itu tetap dikualifikasi sebagai sebuah gertakan politik,” tuturnya.
Kalau bermaksud menekan presiden untuk jabatan yang lain, kata Said kemudian, pernyataan Surya Paloh terbilang overdosis. Sebab, Nasdem pasti tahu betul risiko yang harus ditanggung jika bermain-main dengan opsi oposisi demi jabatan yang tidak terlalu strategis.
Jadi, ketika opsi untuk beroposisi itu konsisten disuarakan setelah Nasdem mendapatkan jatah menteri, menurut Said, hal itu menunjukkan ada gelagat yang serius dari NasDem untuk berada di luar pemerintahan.
“Belum pernah ada sejarahnya parpol yang sudah diberikan jatah menteri dalam jumlah yang signifikan mengeluarkan pernyataan semacam itu di awal pembentukan kabinet. Ini baru pertama kali terjadi. Kalau ancaman itu disampaikan di akhir periode pemerintahan atau menjelang pemilu, ada banyak sekali contohnya,” ucap Said.
Lebih lanjut Said juga mengatakan, dugaan bahwa NasDem memiliki kesungguhan politik untuk beroposisi semakin menguat ketika SP mengulangi pernyataannya di kantor parpol yang telah bertekad bulat menjadi oposisi, yaitu PKS.
Dengan menyampaikan kembali pernyataannya di kantor partai oposisi, SP seperti ingin memberi pesan kepada Presiden Jokowi bahwa partainya tidak ragu untuk mengambil pilihan politik yang sama dengan PKS.
“Ringkasnya, kalau presiden merasa tidak senang dengan pernyataan Nasdem, SP seolah ingin berkata silakan pecat menteri dari NasDem kapan pun napak mau, karena kami siap setiap saat menjadi partai penentang pemerintah,” katanya.
Karena itu, pernyataan Surya Paloh menurut Said, tidak bisa dianggap main-main atau dianggap sepele oleh Presiden Jokowi.
Agar opsi itu jangan sampai menyulitkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, ada baiknya presiden segera mengagendakan pertemuan dengan Surya Paloh guna mengetahui secara pasti apa yang sesungguhnya diharapkan Nasdem dari pemerintah. (mus)
