IPOL.ID – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawasan intern oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berorientasi hasil agar belanja negara, daerah, dan badan usaha menjadi produktif.
Jokowi menyampaikan, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 bukan hal mudah di tengah situasi global dan ekonomi dunia yang tidak mendukung. Presiden ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dan BUMN produktif serta memberi manfaat konkrit bagi masyarakat.
“Cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah,” tutur Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun 2023, Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi di kantor BPKP, Rabu (14/6).
Jokowi juga mengingatkan para APIP agar belanja pemerintah betul-betul diawasi supaya tidak ada kebocoran.
“Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena kita memang lemah di sisi itu, jika tidak diawasi. Hati-hati. Jika tidak cek langsung. Jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu. Hati hati kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah. Itu saja masih ada yang bablas. Apalagi tidak.”
Oleh karena itu, Jokowi meminta pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan APIP efektif mencegah penyimpangan.
“Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan (kepada) prosedurnya, (tetapi) orientasinya adalah hasilnya itu apa,” pinta Presiden.
Presiden Jokowi juga mencermati apa yang disampaikan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh bahwa masih banyak APBN dan APBD yang berpotensi tidak optimal. Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan pada semuanya baik di tingkat pusat maupun daerah agar produktif dalam penggunaan anggaran.
“Karena 43% (anggaran yang berpotensi tidak optimal) itu bukan angka yang sedikit. Dicara penganggarannya saja sudah banyak yang nggak bener,” tegas Jokowi.
Dia mencontohkan, ada anggaran program stunting di daerah sebagian besar untuk belanja perjalanan dinas, rapat, dan pengembangan, sedangkan belanja konkrit yang produktif hanya sebagian kecil saja.
“Kalau Rp10 miliar anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu Rp2 miliar. Yang Rp8 miliar itu ya untuk langsung; telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkritnya kira-kira seperti itu,” imbuh Jokowi.
“Ini tugas BPKP, bapak ibu sekalian. Tugas BPKP sekarang mulai harus orientasinya ke situ, orientasi hasil. Arahkan daerah, pusat, semuanya, BUMN, kementerian, lembaga, hal-hal yang konkrit. Biar apa? Biar produktif,” tegasnya.
“Inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80 (persen)-nya yang untuk konkrit, 20 (persen)-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif,” pesan Presiden.
Dalam Rakornas Wasin 2023, Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi itu, turut hadir Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh beserta jajarannya.
Seperti diketahui, Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2023 merupakan forum strategis pemangku kepentingan pengawasan intern di Indonesia. Rakornas Pengawasan Intern tahun ini diikuti oleh sebanyak 2.718 pejabat pemerintah dan APIP secara hybrid. (Joesvicar Iqbal)
