wartapenanews.com – Menuai banyak kritik karena program normalisasi tidak kunjung diselesaikan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengeklaim Pemprov DKI Jakarta memiliki banyak program pengendalian banjir, bukan hanya normalisasi.
“Normalisasi penanganan banjir sudah saya bilang. Program (penanganan) banjir itu banyak sekali, jangan yang dilihat hanya normalisasi,†kata Riza kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/3) malam.
“Jangan selalu melihat (penanganan) banjir itu dengan normalisasi. Ada naturalisasi, ada pembuatan waduk, situ, embung, pompa, polder, tanggul, early warning system, macem-macem,†sambungnya.
Salah satu pihak yang menyuarakan kritiknya adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, William Aditya Sarana.
William mengatakan, solusi utama untuk menyelesaikan masalah banjir adalah dengan melakukan normalisasi sungai. Namun Pemprov DKI malah tidak melanjutkan hal itu dan memilih untuk mengerjakan program lainnya yang ia nilai tidak efisien.
“Pak Anies justru fokus kepada penuntasan banjir yang sifatnya tidak signifikan seperti gerebek lumpur ataupun sumur resapan. Kalaupun beliau punya konsep naturalisasi sampai sekarang pun kami lihat tidak dikerjakan,†kata William dalam diskusi daring Evaluasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta di Akhir Masa Jabatan Anies Baswedan dan Peta Politik Menuju Pilgub 2024, Kamis (24/3).
Program normalisasi sebenarnya merupakan sebuah program yang sudah ada semenjak Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai Gubernur DKI. Hanya saja Anies memang lebih sering menyebutnya dengan kata naturalisasi.
Normalisasi sendiri merupakan program pembangunan beton di sekitar sungai dengan cara merelokasi penduduk yang tinggal di wilayah bantaran sungai.
Dalam pengerjaannya, normalisasi atau naturalisasi sebenarnya tidak hanya dikerjakan oleh Pemprov DKI. Ini merupakan salah satu program Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
“Normalisasi itu program Pemerintah Pusat Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah. Tugas pemerintah daerah menyiapkan lahan, Pemerintah Pusat yang bangun sheet pile-nya. Itu terus dilakukan,†jelas Riza.
Program ini memang berjalan alot bahkan terlihat tidak ada kemajuan. Usut punya usut, seperti dikatakan Riza, rupanya Pemprov DKI terhalang izin untuk melakukan pembebasan lahan di wilayah sekitar bantaran sungai.
“Memang itu tidak mudah. Kenapa? Anggaran belanja lahan Jakarta, mohon maaf itu mungkin tertinggi dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Tetapi tidak serta merta kita belikan tanah itu, karena harus dicek kembali. Kita kan harus hati-hati jangan asal beli nanti bermasalah di kemudian hari,†jelas politikus partai Gerindra tersebut.
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021-2022 sebesar hampir Rp 1 triliun untuk menangani banjir di Ibu Kota.
Dana ini digunakan untuk mengadakan program 942. 942 sendiri merupakan singkatan dari objek infrastruktur penanganan banjir, yakni 9 polder, 4 waduk dan 2 sungai di Jakarta. (mus)
