WartaPenaNews, Jakarta – Penegak Hukum diminta untuk turun menyelidiki proses tender proyek Kilang Olefin TPPI Tuban senilai Rp50 Triliun. Dan pembangunan kilang Refinery Development Master Plant (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur. Kedua proyek strategis nasional ini diprediksi akan molor dari target pembangunannya.
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengungkapkan sehak September 2020, pihaknya menduga proses tender kilang ini sejak awal diduga cacat prosedur karena malanggar peraturan dan perundang undangan jasa konstruksi yang berlaku, sehingga lebih baik agar di tender ulang.
“Saat itu kami telah menguraikan sejumlah temuan selama proses tender berlangsung, sehingga terdengar kabar prosesnya akan diretender, namun belakangan beredar info agar Pertamina segera mengumumkan pemenangnya,†kata Yusri dalam keterangannya, Selasa (22/6/2021).
Sebelumnya, kata Yusri, Ketua Tim Tender Sub Holding Pertamina, yaitu PT Kilang Pertamina International (PT KPI) untuk pembangunan Kilang Olefin TPPI Tuban, Muhammad Lutfi pada tanggal, 20 Mei 2021 mengumumkan dua konsorsium sebagai pemenang untuk melakukan Dual Build Competition (DBC) Package of TPPI Olifin Complex Development Project. Salah satu konsorsium proyek tersebut adalah Hyundai Engineering Co,Ltd.
Yusri menilai Hyundai Engineering tidak layak menjadi pimpinan konsorsium karena kurang pengalaman dalam membangun proyek kilang sesuai spesifikasi yang diminta oleh Pertamina. “Tetapi Pertamina tetap memaksakan Hyundai melanjutkan project RDMP, tanpa kehadiran leader konsorsium yang lebih berpengalaman,†ujar Yusri.
Selanjutnya, kata Yusri, konsorsium yang dipimpin Hyundai mengalami keterlambatan dalam pembangunannya, karena SK Engineering & Contraction Co Ltd yang awalnya sebagai pimpinan konsorsium telah mengundurkan diri.
“Lazimnya jika pimpinan konsorsium mengundurkan diri, maka seluruh anggota konsorsium juga mengundurkan diri juga, agar tidak terjadi masalah dikemudian hari,†ujar Yusri.
Namun teryata diproyek RDMP Balikpapan telah terjadi peningkatan biaya pembangunan melampaui 10 persen dari nilai awal kontrak EPC antara Pertamina dengan Hyundai, selaku konsorsium. Hal ini disebabkan adanya temuan BPKP adanya perubahan basic design dalam proyek tersebut.
“Tentu ini berpotensi merugikan keuangan negara Sebaiknya penegak hukum harus turun tangan juga untuk memeriksa kerugian negara yang telah terjadi di project RDMP Balikpapan tersebut,†sambung Yusri.
Untuk itu dia berharap aparat penegak hukum harus proaktif menyelidiki semua informasi terkait proyek RDMP Balikpapan yang bisa berpontensi bermasalah, dan akan berdampak pada proyek pembangunan Kilang Olefin TPPI Tuban, jika salah menunjuk pelaksana DBC,†pungkas Yusri. (rob)
