7 Februari 2023 - 09:40 9:40

PTDH Terhadap PNS Korup Dinilai Cukup Tepat

WartaPenaNews, Jakarta – Rendahnya komitmen sejumlah pimpinan instansi negara dalam menjatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan korupsi terus menuai polemik.

Kepala Biro (Karo) Humas Kementerian PAN RB, Mudzakir menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang abai memberhentikan PNS korup. Namun, tambahnya, sanksi akan diberikan berdasarkan tingkat kesalahan mereka.

“Sanksi terhadap PPK merupakan kewenangan pejabat di atasnya secara berjenjang dengan dilakukan pendalaman dulu. Penjatuhan sanksi pun sesuai tingkat kesalahan,” ujar Mudzakir, Senin (28/1).

Selain itu, Mudzakir mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemendagri, BKN, dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi persoalan yang menghambat implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018.

SKB itu mengatur soal penegakan hukum bagi para PNS yang telah inkrah putusannya dalam kasus korupsi. “Kita juga akan mengefektifkan implementasi SKB,” kata dia.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menyebut, beredarnya surat dari Lembaga Konsultasi dan Biro Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (LKBH Korpri) yang meminta menunda pemberhentian para PNS tersebut, menjadi salah satu alasan. Selain itu, ia juga memandang PPK di tingkat pusat mau pun daerah memiliki keraguan untuk melakukan penindakan.

“Selain itu, judicial review yang diajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi) semestinya juga tidak jadi alasan untuk menunda aturan yang telah jelas tersebut,” kata Febri di kantornya.

Dirinya mengatakan, sama halnya dengan KemenPAN RB, KPK akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan alasan ketidakpatuhan serta hambatan yang muncul. Karena, sambungnya, pemberhentian seluruh PNS yang berjumlah 2.357 orang itu seharusnya rampung pada Desember 2018 lalu.

KPK pun mengimbau kepada pimpinan instansi untuk serius menegakkan aturan PTDH terhadap PNS yang terbukti korup. “Karena sikap kompromi terhadap pelaku korupsi selain dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, juga berisiko menambah kerugian keuangan negara karena penghasilan PNS tersebut masih harus dibayarkan negara,” pungkasnya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian (BKN), per 14 Januari 2019, sedikitnya 393 dari 2.357 PNS yang divonis bersalah melakukan korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap telah dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Di luar data itu, terdapat tambahan 498 PNS yang diberhentikan. Sehingga total PNS yang diberhentikan sebanyak 891 orang.

Data tersebut juga menyoroti lima kementerian yang belum secara resmi memberhentikan PNS korup. Yaitu masing-masing Kementerian PUPR (sembilan orang), Kemenristek Dikti (sembilan orang), Kementerian Kelautan dan Perikanan (tiga orang), Kementerian Pertahanan (tiga orang), dan Kementerian Pertanian (tiga orang).

Sedangkan, Kementerian Perhubungan (17 orang) dan Kementerian Agama (tujuh orang) menjadi dua lembaga pemerintah pusat yang paling banyak memberhentikan PNS korup. (dbs)

Follow Google News Wartapenanews.com

Jangan sampai kamu ketinggalan update berita menarik dari kami.

Trending

Presiden Rusia Vladimir Putin
Pasok Tank untuk Ukraina, Putin Ancam Jerman Pakai Nuklir
film
Deretan Film Semi China Terbaik
satu 1
Viral, Siswa Teladan di SMA Kotamobagu Dianiaya hingga Babak Belur
One Night Stand (2016)
7 Film Semi India Paling Sensual dan Adegan Panas
vaksin
Ampuhkah Vaksin Saat Ini Atasi Virus Corona Baru?
satu 1
Cara Cerdas Memperkenalkan Energi Masa Depan ke Anak
Kendra Lust
Demi Mejeng di UFC, Bintang Porno ini Rela Bayar Mahal
Kaki direndam dalam garam kasar dan lada hitam
Khasiat Luar Biasa Rendam Kaki dalam Garam Kasar dan Lada Hitam
tni
Sedihnya, 30 Calon Taruna Akmil Positif Corona
Sarah Viloid
5 Gamer Paling Cantik dan Seksi di Indonesia

Pilihan Redaksi

Berita Terkait

|
7 Februari 2023 - 08:09
Banyaknya Luka Ditemukan pada Jenazah Mahasiswa Politeknik di Surabaya

wartapenanews.com - Sejumlah luka didapati pada tubuh MR (20), mahasiswa politeknik di Surabaya timur yang meninggal, diduga akibat dianiaya dan dikeroyok seniornya. Kondisi MR tersebut dibeberkan Muhammad Yani, ayah kandungnya.

01
|
7 Februari 2023 - 07:29
BPOM Selidiki Kasus Gagal Ginjal yang Menewaskan 1 Anak

wartapenanews.com - Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak (GGAPA) ditemukan lagi setelah lama 'menghilang'. Hal itu disampaikan epidemiolog UI Pandu Riono yang biasa berkoordinasi soal surveilans kesehatan di Ibu Kota. "Terdeteksi

02
|
7 Februari 2023 - 07:06
Gempa Susulan 5,2 Magnitudo, Kali Ini Berpusat di Muara Binuangeun Banten

wartapenanews.com - Gempa susulan terjadi di Banten, kali ini berpusat di Muara Binuangeun dengan kekuatan 5,2 magnitudo, Selasa (7/2). Gempa itu terjadi setelah beberapa detik atau tepatnya pukul 07.35 WIB.

03