WartaPenaNews, Bogor – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menutup peringatan Hari Air Dunia (HAD) yang diperingati setiap tanggal 22 Maret, dengan melakukan gelaran acara Puncak Peringatan HAD XXVII yang belangsung di Situ Lido, Bogor, (30/4).
Dengan mengadopsi tema international “Water for All: Leaving No One Behind†yang diartikan dalam bahasa Indonesia “Semua Harus Mendapatkan Akses Airâ€. Maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat bahwa menjaga alam dan lingkungan akan turut menjaga keberlangsungan sumber air sebagai sumber kehidupan perlu terus dilakukan.
“Peringatan Hari Air Dunia (HAD) merupakan bagian dari kampanye dari rumah ke rumah untuk meningkatkan kesadaran akan daya rusak air akibat kerusakan lingkungan. Apabila terus terjadi penebangan liar dan kerusakan lingkungan maka akan terjadi kekeringan dan banjir,†kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Hari Suprayogi pada Puncak Peringatan HAD XXVII.
Di Indonesia, akses air pada tahun 2018 baru mencapai 72% dan ditargetkan bisa meningkat menjadi 75% pada akhir tahun 2019 dan terus akan ditingkatkan untuk menjangkau seluruh masyarakat.
“Kita harapkan semua menyadari bahwa air itu adalah masa depan. Kenyataanya saat ini baru 72 persen yang baru mendapatkan akses air, berarti ada 28 persen yang belum mendapatkan akses air. target terpenuhi akses seluruhnya 100 persen harus kita capai. Dan untuk mencapai hal itu perlu dukungan sumber-sumber air yang harus jaga baik kuantitas maupun kualitasnya,” terang Hari dihadapan media.
Dalam pidatonya Hari memaparkan upaya yang telah dilakukan Kementerian PUPR, diantaranya meningkatkan tampungan dan suplai air untuk memenuh kebutuhan seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai upaya diantaranya pembangunan 65 bendungan, embung, revitalisasi danau dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Sumber-sumber air perlu dijaga kualitas dan kuantitasnya seperti mencegah tampungan air bebas dari sampah, sedimentasi dan okupasi masyarakat. Situ-situ seperti Situ Lido ini perlu kita jaga agar tidak menyempit, tidak terjadi okupasi. Penebangan hutan secara ilegal juga akan berdampak pada menurunnya kuantitas air yang bisa disimpan. Bila pengelolaan air tidak seimbang, pada musim hujan air kelebihan pada musim kemarau akan kekurangan air,†jelas Hari.
Adapun upaya yang telah dilakukan Kementerian PUPR diantaranya meningkatkan tampungan dan suplai air untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai upaya diantaranya pembangunan 65 bendungan, embung, revitalisasi danau dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Hari Suprayogi mengatakan sumber-sumber air perlu dijaga kualitas dan kuantitasnya seperti mencegah tampungan air bebas dari sampah, sedimentasi dan okupasi masyarakat. “Situ-situ seperti Situ Lido ini perlu kita jaga agar tidak menyempit, tidak terjadi okupasi. Penebangan hutan secara ilegal juga akan berdampak pada menurunnya kuantitas air yang bisa disimpan. Bila pengelolaan air tidak seimbang, pada musim hujan air kelebihan pada musim kemarau akan kekurangan air,†jelas Hari.
Untuk meningkatkan penyediaan air, Kementerian PUPR terus meningkatkan tampungan dan suplai air. Pembangunan tampungan air di berbagai daerah akan terus dilanjutkan, untuk mencapai Visium Kementerian PUPR Tahun 2030 yakni rasio tampungan air terhadap jumlah penduduk bisa mencapai sebesar 120 m3/kapita/tahun atau meningkat dari rasio saat ini yang baru mencapai 50 m3/kapita/tahun.
“Kita masih membutuhkan banyak tampungan air sebanyak mungkin karena potensi air kita sangat besar. Apabila 65 bendungan pada 2023 selesai akan meningkatkan rasio tampungan air Indonesia menjadi 95 m3/kapita/tahun. Masih jauh dibawah Thailand yang sudah mencapai 1.200 m3/kapita/tahun. Lalu siapa saja yang harus menjaga air ini, yakni kita semua, dari pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat juga, pelajar, semua lini, hal ini perlu menjadi perhatian oleh semuanya, †jelasnya.
Terkait pembangunan dua bendungan jenis bendungan kering (dry dam) yakni bendungan Sukamahi dan Ciawi di Bogor, yang juga merupakan bagian dari 49 bendungan baru yang akan dibangun Kementerian PUPR sebagai upaya mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta. Dirjen SDA PUPR ini mengatakan perkembangan pembangunan dua bendungan jenis bendungan kering (dry dam) tersebut sudah mencapai 18 persen untuk konstruksi. Sementara untuk pembebasan lahan sudah 80 persen. Ditargetkan bisa selesai dan digunakan tahun 2020.
“Pembiayaannya semuanya dari APBN. Pemerintah Pusat juga melakukan pengadaan lahan maupun konstruksi. Biaya konstruksi Rp 1,2 triliun dan pembebasan lahan Rp 1,5 triliun. Anggara untuk air bersih ini setiap tahun meningkat. Untuk PUPR, sekarang dianggarakan Rp 120 trilun. Nanti sekitar Rp 39 triliun dianggarkan untuk SDA di tahun 2019, seluruhnya dianggarkan untuk menyelesaikan tampungan-tampungan yang ada dan irigasi,” jelas Hari.
Ditempat yang sama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Bambang Hidayat ME memaparkan permasalahan terkait air baik banjir, kekeringan dan kelestarian sungai, danau dan embung tidak mungkin hanya diselesaikan oleh
Pemerintah melalui pembangunan infrastruktur,
tetapi harus Bersama-sama masyarakat,
akademisi dan swasta. Untuk itu pada peringatan HAD XXVII tahun 2019 dilaksanakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Pusat dan Balai-Balai Wilayah Sungai di Seluruh Indonesia.
“Seluruh kegiatan di BBWS/BWS tersebut dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta dengan melibatkan organisasi masyarakat peduli air dan sekolah-sekolah dari tingkat TK sampai dengan Perguruan tinggi,” papar Bambang.
Dalam laporan acara Pada Puncak HAD Tahun 2019 yang dipusatkan di Situ Lido, Bogor, Sekretaris Ditjen SDA Muhammad Arsyadi memaparkan kegiatan yang dilakukan yakni penebaran 150.000 benih ikan nila dan ikan baung, Penanaman 200 Pohon jenis cemara Norfolk, Glodakan Tiang, Eucalyptus, Jabon dan Mahoni serta sosialisasi Program Cuci Tangan pakai sabun oleh anak-anak TK Pertiwi Cigombong. Sebelumnya juga dilakukan kegiatan bersih-bersih sungai, sosialisasi dan pemberian alat pembuat lubang biopori.
“Penebaran150.000 benih ikan nila dan ikan baung merupakan dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penanaman 200 Pohon jenis
cemara Norfolk, Glodakan Tiang, Eucalyptus,
Jabon dan Mahoni dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta sosialisasi Program Cuci Tangan pakai sabun oleh anak-anak TK Pertiwi Cigombong,” terang Muhammad Arsyadi.
Ia pun kembali menegaskan agar melalui aksi nyata bersama ini pemahaman masyarakat akan pentingnya sumber daya air semakin meningkat, dimana masyarakat tidak hanya memiliki hak atas air tetapi juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban bersama Pemerintah untuk memelihara lingkungan dan sumber daya air.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ullum, Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian PUPR Ibu Kartika Basuki, Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR, Mahasiswa, dan Pelajar. (Adv)
