WartaPenaNews, Jakarta – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal keluarkan pengakuan sikap memberi respon rencana pemerintah meningkatkan iuran BPJS Kesehatan.
Bila rencana itu diwujudkan, para buruh akan melakukan aksi demonstrasi dan ajukan tuntutan.
Said Iqbal mengatakan, sebelum melakukan tuntutan masyarakat para buruh alan melakukan aksi besar pada 2 Oktober 2019 di Gedung DPR, sehari setelah pelantikan anggota baru.
“Tindakan itu untuk menggerakkan DPR membuat pansus. Pansus itu akan melihat dimana letak kekeliruan dalam masalah defisitnya BPJS,” katanya.
Bila tuntutan itu tidak didengar, karena itu para buruh akan terus melakukan aksi kelanjutan dan melakukan tuntutan masyarakat negara.
Said Iqbal mengatakan tuntutan masyarakat negara sebelumnya sudah pernah dilakukan para buruh pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu para buruh tuntut supaya BPJS dibuatkan undang-undangnya.
“Permintaan itu dipenuhi, kemenangan saat itu ialah kemenangan buruh bersama rakyat yang dipenuhi oleh PN Jakarta Pusat,” katanya.
Ia mengatakan saat itu hakim menyatakan jika Presiden, Wakil Presiden, DPR bersama delapan kementerian yang lain bersalah karena tidak membuat undang-undang BPJS.
Hal yang sama, kata Said Iqbal akan kembali ditempuh dalam hadapi permasalahan kenaikan ituan BPJS. “Kami meyakini para hakim akan bersama rakyat,” katanya. (mus)
