WartaPenaNews, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan rehabilitasi sejumlah gedung dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa bumi di Sulawesi Barat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat sejumlah langkah penanganan pascabencana di Sulawesi Barat. Pertama, prioritas membuka akses konektivitas Majene dan Mamuju. Kedua, pembersihan puing. Ketiga untuk menjamin keamanan, semua bangunan akan diaudit teknis kelayakannya khususnya bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri.
“Tujuannya untuk menentukan masih layak atau tidak bangunan meskipun terlihat kasat mata sekilas masih bagus. Jika masih layak untuk digunakan, maka cukup direnovasi sedikit,” ujar Menteri Basuki dalam siaran persnya, Kamis (15/4/2021).
Di Sulawesi Barat Kementerian PUPR menangani 96 bangunan gedung yang terdiri 56 gedung pemerintahan, 29 bangunan fasilitas kesehatan, 2 gedung perguruan tinggi negeri, 2 bangunan fasilitas ibadah, 5 rumah susun/perumahan serta 2 instalasi air minum.
Di samping itu, Kementerian PUPR juga merehabilitasi 41 sekolah negeri dan 3 madrasah negeri yang rusak. Terdapat 1 sekolah negeri yang sudah masuk ke dalam program penanganan reguler Direktorat Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya TA 2021 ini.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan total kebutuhan anggaran Rp856,8 miliar. “Kebutuhan ini dibagi ke dalam dua tahun anggaran yakni TA 2021 sebesar Rp 400,9 miliar dan TA 2022 sebesar Rp 455,8 miliar,†jelas Diana. (rob)
