WartaPenaNews, Jakarta – Ekonom senior Faisal Basri menilai rencana pembentukan Holding Ultra Mikro dengan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) bertentangan dengan gagasan memajukan UMKM secara totalitas.
Dia mengatakan bahwa seolah olah persoalan UMKM hanya masalah keuangan, khususnya akses terhadap kredit. “Padahal UMKM membutuhkan dukungan pemerintah,” ujar Faisal dalam acara Webinar Kamis (8/4/2021)
Menurut Faisal, UMKM tidak hanya membutuhkan akses ke kredit, tetapi juga akses ke informasi, pasar, dan teknologi untuk menjadi lebih produktif, efisien, dan tangguh. Selain itu, akses ke sumber daya yang dapat membantu untuk memperkuat kesejahteraan mereka dan akses untuk memperoleh pelatihan juga diperlukan.
“Rencana holding BUMN terhadap tiga entitas yang karakteristiknya sangat berbeda. BRI melayani segmen UMKM yang sudah bankable maupun segmen korporasi, sedangkan untuk PNM untuk perusahaan yang relatif baru sehingga belum memiliki akses terhadap perbankan sehingga perlu jasa modal ventura dan Pegadaian untuk membantu masyarakat yang kesulitan likuiditas jangka pendek,” jelas Faisal.
Dia pun menjelaskan bahwa UMKM adalah masa depan Indonesia dan merupakan ujung tombak untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, proses pembentukan holding ultra mikro masih terus berjalan. Dia pun juga menyebutkan bahwa rencana tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti OJK, BI, LPS, KSSK, dan Komite Privatisasi. (rob)
