WartaPenaNews, Tangsel – Ditaksir ada ribuan siswa titipan yang masuk di SMK/SMA Negeri di Banten. Pasalnya kata sejumlah pihak, minat masyarakat masih tinggi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
“Jadi meski harus mengeluarkan ‘cuan banyak’ (biaya mahal, red) masih sanggup dikeluarkan orang tua siswa,” kata Jupri Nugroho Wakil Ketua Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Minggu (15/8/2021).
Dia memprediksi jika di setiap SMA/SMK Negeri menerima 400 atau 500 siswa, separuh rombongan belajar (rombel) potensi diselewengkan oknum.
Tetapi kata Dia, hal ini bisa terjadi lantaran desakan bukan saja dari oknum atau perantara elit yang dekat dengan kekuasaa saja yang bermain. Tetapi karena pejabat atau bahkan aparat hukum hingga birokrasi bawah juga mempunyai kesempatan menitipkan calon siswa agar masuk di sekolah negeri.
“Bukan pejabat, oknum lingkungan juga ikut bermain karena alasan zonasi,” ungkapnya.
“Yang penting anaknya masuk. Kalau di swasta kan bisa jadi bakal mengeluarkan biaya terus. Nah di sekolah negeri (tingkat SMA/SMK) fasilitas sudah ada dari pemerintah. SPP juga tidak ada atau gratis,” tegas Jupri.
Dia menambahkan, besaran biaya pelicin yang dipatok tergantung dari sekolah yang dituju.
Untuk biaya pelicin tingkat SMA/SMK Negeri wilayah Tangerang cukup signifikan dibanding wilayah lain di Banten. Berbeda juga dengan wilayah SMA/SMK Negeri di Kabupaten Tangerang, lebih rendah dari Kota Tangerang dan Tangsel.
“Biayanya beda-beda. Berbeda sekolah juga beda jumlah biaya ‘pelicinnya’ mas. Apalagi sekolah favorit pasti lebih mahal,” ucapnya.
Dari penelusuran yang berhasil dihimpunnya menurut Jupri, untuk sekolah bukan favorit rata-rata biaya masuk ‘jalur luar’ berkisar Rp3 juta hingga Rp5juta.
Untuk sekolah kategori menengah bukan favorit disebutkan berkisar Rp5juta hingga belasan juta rupiah. Sementara untuk sekolah favorit biaya masuk melalui oknum bisa menembus angka puluhan juta.
“Sekolah favorit yang saya tahu di Kota Tangerang sama di Tangsel. Bisa Rp25 juta hingga Rp30 juta,” ucapnya.
Sementara itu tandas Jupri, pihaknya sudah menyurati Dindikbud Banten. Dia mengklaim meminta transparansi data siswa yang masuk.
“Kalau dinas transparan pasti akan menjawab surat permohonan informasi publik dari kami. Ini kan demi kemajuan pendidikan. Jadi nanti kelihatan soal jumlah siswa titipan dan murni,” pungkas Jupri. (rob)
