WartaPenaNews, Jakarta – Sejumlah pakar dan ahli kebijakan publik mendeklarasikan berdirinya Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) bertepatan dengan hari lahir Pancasila, 1 Juni 2021. Melalui video conference zoom meeting dan direlai di Youtube, acara ini diikuti oleh undangan dan peserta program dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia.
Riant Nugroho yang didaulat sebagai Ketua Umum MAKPI menyatakan bahwa tujuan deklarasi MAKPI adalah membangun jaringan para peminat kebijakan publik dalam menghebatkan para pemimpin Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
“Selanjutnya tentang organisasi profesi para peminat kebijakan publik ini akan diatur lebih detil dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan MAKPI, yang direncanakan akan siap seluruh perangkatnya dalam waktu enam bulan ke depan, termasuk program dan kegiatannya,†jelas Riant dalam keterangannya, Selasa (1/6/2021).
Sebenarnya sejak 2007 telah mendeklarasikan Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia disingkat MAKPI, dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi dan peran para peminat kajian kebijakan publik di Indonesia. Tapi wadah ini belum berkembang menjadi organisasi profesi bagi para peminat kebijakan publik.
Riant menambahkan, pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk mendiseminasikan konsep kebijakan publik yang lebih baik, yang bisa menghebatkan para pengambil kebijakan di berbagai tingkatan, dalam bentuk program mini magister selama 1 tahun.
Kemudian, para peserta program tersebut memandang perlu mendeklarasikan organisasi profesi bagi para peminat bidang kebijakan publik di Indonesia, sebagai wadah berhimpunnya para peminat bidang tersebut, dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran.
Sementara, Wakil Ketua Umum MAKPI Agus Fanar Syukri mengatakan dirinya diminta Ketua Umum MAKPI untuk menyiapkan deklarasi organisasi profesi peminat kebijakan publik di Indonesia, untuk menyatukan langkah 380 peserta program mini magister kebijakan publik. (rob)
