WartaPenaNews, Jakarta – Sejak terjadinya masa pandemi Covid-19 selama periode Februari – Maret 2020 telah terjadi penurunan untuk semua moda transportasi umum.
Kementerian Perhubungan mencatat, berdasarkan data dari terminal penumpang bus seluruh Indonesia terjadi penurunan keberangkatan sebesar 17,24 persen dan kedatangan 22,04 persen.
Saat ini terdaftar 346 perusahaan bus antar kota antar provinsi (AKAP), 56 angkutan travel atau antar jemput antar provinsi (AJAP) dan 1.112 perusahaan bus pariwisata.
“Jumlah penumpang bus juga mengalami penurunan pada Maret (setelah kasus Covid-19 pertama) dibandingkan dengan Februari sebesar 1.885.943 orang atau 19,57 persen,†jelas Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Ahmad Yani melalui keterangan resminya, Senin (27/4/2020).
Selain itu, terjadi penurunan bus yang beroperasi pada terminal seluruh Indonesia pada Maret (setelah kasus Covid-19 pertama) dibandingkan dengan pada Februari sebesar 246.785 unit bus atau 18,35 persen.
Penurunan moda angkutan darat ini berdampak langsung terhadap 6.328 tenaga kerja pekerja transpartasi umum (bus AKAP dan bus Pariwisata) yang di PHK sejak wabah Covid-19 diumumkan di Indonesia.
Selanjutnya, untuk penumpang angkutan KA jarak jauh dan lokal menurun 27 persen. Adapun, penumpang MRT, KRL, KA Bandara dan LRT menurun 45,9 persen.
Penurunan juga terjadi di angkutan udara yang diambil dari 50 bandar udara selama Maret – 15 April 2020. Penumpang dalam negeri menurun 72,48 persen, penumpang luar negeri 98,95 persen. Pergerakan pesawat dalam negeri turun 57,42 persen, pergerakan pesawat luar negeri menurun 96,58 persen.
Hal yang sama juga terjadi di angkutan penyeberangan selama Maret – 15 April 2020 terhadap periode yang sama tahun 2019. Data di 7 pelabuhan penyeberangan, yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Lembar, Batam, Bitung dan Kayangan, menunjukkan penurunan 23 persn pejalan kaki dan 13 persen kendaraan.
Sementara untuk angkutan laut selama 1 – 15 April 2020 terhadap periode yang sama tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 76 persen.
Guna mengantisipasi penyebaran Virus Corona atau Covid-19 pada arus mudik Idul Fitri 1441 H, Kementerian Perhubuangan juga telah menerbitkan Permenhub No. 25 Tahun 2020 Tentang tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik. Peraturan itu melarang sementara waktu penggunaan transportasi umum dan transportasi pribadi untuk kegiatan mudik pada masa angkutan lebaran tahun 2020.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, larangan tersebut berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk di wilayah-wilayah tertentu, antara lain wilayah PSBB, Zona Merah Penyebaran Covid-19, dan di wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB, seperti misalnya, Jabodetabek.
Dalam Permenhub tersebut, juga diatur pemberian sanksi secara bertahap mulai dari pemberian peringatan dan teguran secara persuasif hingga pemberian sanksi denda untuk para pengguna kendaraan pribadi yang membawa penumpang dengan tujuan untuk mudik.
Adapun peraturan ini akan mulai berlaku pada tanggal 24 April s.d 7 Mei 2020 akan diberi peringatan dan diarahkan untuk kembali (putar balik) ke asal perjalanan dan pada tanggal 7 Mei s.d 31 Mei 2020 diarahkan untuk putar balik dan dapat dikenakan sanksi denda maupun sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Larangan mulai berlaku pada 24 April s.d 31 Mei 2020 untuk sektor angkutan darat dan penyeberangan, 24 April s.d 15 Juni 2020 untuk kereta api, 24 April s.d 8 Juni untuk kapal laut, dan 24 April s.d 1 Juni 2020 untuk angkutan udara.
Bagi masyarakat yang terlanjur membeli tiket pada periode masa berlakunya larangan itu, Permenhub juga menetapkan kebijakan pengembalian tiket (refund) 100% bagi penumpang yang sudah membeli tiket pada tanggal-tanggal tersebut.
“Badan usaha atau operator jasa transportasi wajib mengembalikan biaya refund tiket secara utuh. Selain refund tiket, juga diberikan pilihan untuk melakukan re-schedule, dan re-route,†tandas Jubir Kemenhub itu. (rob)
