WartaPenaNews, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang bersiap menghadapi sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU akan mengumpulkan seluruh penyelenggara tingkat provinsi untuk membahas hal tersebut. Sidang pendahuluan dimulai pada 9-12 Juli 2019.
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, KPU mulai menyusun jawaban atas gugatan yang diajukan para calon anggota legislatif (caleg). KPU juga akan berkoordinasi dengan tim kuasa hukum. Total ada lima firma hukum yang bakal menangani 339 permohonan PHPU Pileg. Setiap firma hukum ditugasi menangani sengketa yang diajukan partai-partai tertentu.
Ilham menyampaikan pertemuan dengan KPU provinsi juga sekaligus mengumpulkan alat bukti. KPU segera melengkapi alat bukti ke MK. “Karena tanggal 5-12 Juli itu penyerahan bukti-bukti. Berikutnya sidang selama beberapa hari,†ujar Ilham di gedung KPU, Jakarta, Senin (1/7).
Terpisah, Juru Bicara MK Fajar Laksono menjelaskan, sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) dibagi dalam tiga panel. Anwar Usman, Aswanto dan I Dewa Gede Palguna akan menjadi hakim ketua sidang di masing-masing panel.
“Panel satu itu Pak Ketua Anwar Usman kemudian dengan Profesor Enny Urbaningsih, kemudian dengan Profesor Arif Hidayat. Panel dua itu Profesor Aswanto, Profesor Saldi, Pak Manahan Sitompul. Panel tiga Pak Palguna, Pak Suhartoyo dan Pak Wahinudin,†ujar Fajar.
Hingga saat ini terdapat 339 permohonan PHPU Pileg. Seluruhnya akan diperlihatkan ke publik melalui laman resmi MK. “Nanti kita tahu dari 339 itu berapa yang akan resmi menjadi perkara,†ucapnya. (*/dbs)
