WartaPenaNews, Jakarta – Komisioner Ombudsman RI Laode Ida memandang ketetapan Presiden Jokowi mengalihkan ibu kota negara ke Kalimantan akan berefek besar. Bila rencana itu betul-betul terealisasi, Jokowi tidak akan sudah pernah dilupakan rakyat Indonesia di waktu hadir.
“Akan jadi presiden kedua setelah Presiden Soekarno yang lahirkan Indonesia sebagai bangsa besar. Membingkai keragaman multi-identitas dan budaya. Jokowi mewujudkan kehendak Presiden Soekarno untuk pindahkan ibu kota ke Kalimantan,” kata Laode dalam pesan WhatsApp, Jumat (23/8).
Lalu apa sich urgensinya pindah ibu kota? Menurut Laode, ada dua faktor penting yang harus dibaca. Pertama, distribusi pemerataan pembangunan.
Pembangunan infrastruktur fisik pasti akan terjadi dengan sendirinya di Pulau Kalimantan terutamanya Kalimantan timur. Manusia juga akan mengejar mendekat di kawasan itu, hingga kepadatan di Pulau Jawa terutamanya Jabodetabek akan menyusut.
Ke-2, kelancaran dalam beberapa proses pemberian pelayanan. Karena kepadatan yang demikian tinggi, berurusan di Jakarta sering membuang banyaknya waktu di perjalanan karena kemacetan yang parah.
“Unsur kedua ini sebenarnya ambil contoh kota pemerintahan di beberapa negara persemakmuran seperti Australia, Afrika Selatan, India, dan Malaysia. Kota pemerintahan dibuat tak menyatu dengan pusat usaha. Dalam kerangka Indonesia, mungkin Jakarta cuma konsentrasi sebagai pusat usaha dan layanan,” jelasnya.
Tetapi demikian, ada ketidaksamaan di antara ibu kota pemerintahan Indonesia nanti, dengan beberapa negara persemakmuran itu. Di beberapa negara persemakmuran itu, sambungnya, kota pemerintahan dengan kota usaha tak terlalu jauh. Dapat dicapai dengan cepat melalui jalan darat.
Sedangkan untuk Indonesia, tempat kota pemerintahan dengan Jakarta yang sudah tumbuh jadi pusat usaha dan layanan cuma dapat dicapai dengan pesawat atau kapal laut. Hingga bukan tidak mungkin Jakarta akan jadi kota yang lesuh secara ekonomi. Ditambah lagi jika kelak kantor-kantor perusahaan besar turut pindah untuk dekat sama petinggi pengambil kebijakan negara.
“Hal tersebut akan jadi masalah tertentu di nantinya masa datang,” katanya.
Menurut Laode, permasalahan saat ini, ialah persiapan pindah ibu kota dengan sasaran waktu demikian singkat. Anggaran negara dalam jumlahnya besar akan digelontorkan untuk kejar sasaran pembangunan infrastruktur fisik. Karena itu pasti akan berefek serius pada sektor-sektor lain yang harusnya jadi prioritas. (mus)
