WartaPenaNews, Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FDPPB) kembali menyatakan penolakan terhadap rencana Initial Public Offering (IPO) Subholding PT Pertamina (persero). Hari ini, Senin (16/8), FSPPB bersama Serikat Pekerja PLN Group akan menyampaikan kembali penolakan mereka.
Berdasarkan undangan yang diterima redaksi, IPO pada dasarnya menjual saham yang dimiliki suatu perusahaan kepada pihak lain (swasta). “Dengan kata lain, ini adalah bentuk privatisasi atau masuknya kepemilikan privat (perorangan/badan) ke dalam saham perusahaan negara,” kutip undangan tersebut.
Rencana Holding-Subholding dan IPO ditengarai merupakan modus baru Privatisasi. Dan Privatisasi terhadap asset strategis negara akan berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap Konstitusi (UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3) dan juga UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 77) serta berpotensi akan melambungkan harga BBM, Gas dan tarif listrik.
Para pekerja menganggapnya sebagai modus baru privatisasi. Sehingga, mereka menolak IPO yang akan dilakukan terhadapPertamina International Shipping, Pertamina Geothermal Energy, Pertamina Hulu, Pertamina Hilir, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap, di bawah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut.
Protes sebenarnya sudah terjadi sejak tahun lalu. Tapi, Nicke membantah aksi ini sebagai privatisasi. “Jadi yang disampaikan dan ditargetkan pemegang saham bukan privatisasi atau pelepasan saham negara di Pertamina, tapi IPO dari anak usaha Pertamina,” ujar Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin, 22 Juni 2020.
Pernyataan sikap akan disampaikan pukul 10 pagi. Mereka yang akan menyampaikan pernyataan adalah Presiden FSPPB Arie Gumilar dan Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali. (rob)
