WartaPenaNews, Jakarta – Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) bersama Serikat Pekerja PT PLN (Persero) melayangkan surat permohonan pembatalan rencana privatisasi kedua BUMN Energi tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pada salinan surat yang diterima redaksi WPN, serikat pekerja mendesak Presiden Jokowi membatalkan rencana pembentukan holding-subholding kedua perusahaan serta IPO terhadap anak usahanya.
Desakan mereka sampaikan dalam surat yang dikirimkan ke Jokowi pada 16 Agustus 2021 lalu dengan surat bernomor: 001/fspbb-spppln/viii/2021 tersebut mereka sampaikan dengan beberapa pertimbangan.
“Untuk itu Kami, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Serikat Pekerja di Lingkungan PT. PLN (Persero) Group (SP PLN, SP PJB dan PPIP) menyampaikan pernyataan sikap bersama terkait pengelolaan energi di Negara Kesatuan Republik Indonesia,†tulis surat tersebut, Selasa (24/8/2021).
Pada suratnya mereka menilai, privatisasi Pertamina dan PLN melalui mekanisme pembentukan holding-subholding dan initial public offering terhadap anak-anak perusahaannya memiliki potensi pelanggaran konstitusi, yaitu, bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 77.
Aksi korporasi dengan skema Holding Subholding dan IPO anak usaha PT Pertamina dan PT PLN ini juga dinilai berpotensi menyebabkan potensi kenaikan harga BBM, Gas dan Tarif Listrik.
Mereka mengancam jika desakan tak dipenuhi Jokowi, buruh akan melakukan berbagai langkah konstitusional agar rencana IPO dan privatisasi BUMN tersebut bisa dibatalkan.
Sebagai informasi, Kementerian BUMN mendorong pembentukan holding BUMN panas bumi atau geothermal. BUMN geothermal ini rencananya terdiri dari anak usaha PLN, PT PLN Gas & Geothermal dan PT Indonesia Power (IP) yang akan dikelola di bawah PT Pertamina Geothermal Energi (Persero) yang merupakan anak usaha Pertamina. (rob)
