WartaPenaNews, Jakarta – Belum beroperasinya Smelter Rotary Klin Electric Furnace (RKEF) berkapasitas 13,500 ton Feronikel di Halmahera Timur Maluku Utara oleh BUMN PT Antam Tbk bernilai sekitar Rp3,5 triliun mendapat sorotan dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI)
Direktur Eksekuitf CERI Yusri Usman mengatakan, alasan belum beroperasinya smelter itu lantaran tidak ada pasokan listrik, adalah sebuah dagelan yang tak lucu bahkan konyol.
Dia menilai, penyebab kondisi buruk ini terjadi akibat salah kelola manajemen proyek PT Antam yang telah salah memilih kontraktor EPC (engineering procurement construction) untuk pembangunan smelter dan pembangkit listriknya.
“Akibatnya, sudah pasti negara sangat dirugikan dari sisi investasi mineral mentah itu harus diekspor tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu,†kata Yusri dalam keterangannya, Kamis (14/4/2021).
Padahal, lanjut Yusri, jika merujuk UU Minerba No. 4 Tahun 2009 pada Pasal 102 dan 103 serta Pasal 170, tegas dikatakan bahwa sejak tahun 2014, semua mineral mentah dilarang untuk di eksport dan harus diolah di smelter di dalam negeri.
“CERI sejak dulu tak henti hentinya memprotes kebijakan Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang membuat kebijakan relaksasi eskport mineral mentah hanya berpayung hukum PP nomor 1 Tahun 2017. Tetapi tetap diabaikan, dan…PT Antam telah mendapat kuota paling besar untuk eksport,†jelas Yusri seraya berujar bahwa Dirjen Minerba saat itu Bambang Gatot Ariyono duduk sebagai komisaris di PT Antam Tbk sejak tahun 2017.
Yursi menengarai, pencopotan Arie Prabowo Ariotedjo sebagai Dirut PT Antam pada akhir tahun 2019 oleh Menteri BUMN Erick Thohir disebabkan persoalan pembangunan smelter yang tak ada pasokan listriknya, dan sinergi antar BUMN tak jalan. Hal ini seperti pernah dikeluhkan Erick Thohir di hadapan Komisi VI DPR RI pada 22 September 2020 lalu.
“Sayangnya, menurut hemat kami langkah Erick Tohir yang saat itu hanya mencopot saja tanpa menginvestigasi “kesalahan ataukah kesengajaan management” PT Antam yang menjadi musabab “ketiadaan pasokan listrik” itu adalah langkah yang kurang lengkap, buktinya sudah 16 bulan sejak itu hingga saat ini belum ada tanda tanda smelter ini bisa beroperasi,†terang Yusri.
“Jika informasi diatas itu benar, maka tak salah kami menduga bahwa ada oknum direksi BUMN yang tak suka pola sinergi antar BUMN bisa dijalankan, karena tak ada manfaatnya bagi pribadi oknum oknum tertentu?,â€.
“Sekarang, publik hanya tinggal menunggu apakah BPKP dan Penegak Hukum (KPK/ Kejaksaan Agung/ Mabes Polri) hanya menonton saja satu proses bisnis sebuah BUMN yang patut diduga telah melanggar prinsip Good Corporate Governance dan merugikan negara,†tutup Yusri. (rob)
