WartaPenaNews, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bakal akan mulai menggelar sidah perdana gugatan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) terhadap Presiden Joko Widodo pada, 10 Mei mendatang.
Humas PN Jakpus, Bambang Nurcahyono mengatakan, perkara tersebut akan diawali dengan agenda mediasi antara pihak penggugat dengan tergugat. Persidangan akan dilanjutkan apabila mediasi tersebut tak menemukan jalan tengah.
“Tergantung para pihak hadir dan agendanya mediasi. Jika sudah lengkap para pihaknya,†sambung Bambang seperti dilansir situs berita CNNIndonesia.com, Senin (3/5/2021).
Gugatan itu teregister dengan nomor perkara 266/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tertanggal Jumat (30/4). Adapun nama penggugat perkara itu ialah Muhidin Jalih dan tergugat Presiden Jokowi selaku Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
TPUA menuntut Jokowi untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran diri selaku Presiden RI.
Sementara, Muhidin mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap Presiden Jokowi disebabkan oleh terjadinya sejumlah persoalan di negara Indonesia.
Misalnya, kata dia, penegakan hukum dan perekonomian yang dinilai carut-marut. Lalu sejumlah pembohongan publik hingga melahirkan regulasi nasional yang dinilai tidak patut atau tidak layak hingga membuat gaduh.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan mengatakan bahwa penggugat perkara itu tak mengerti hukum. Irfan mempertanyakan landasan hukum yang dipakai para penggugat. Dia mencurigai para penggugat hanya menyeret Jokowi ke pengadilan karena perasaan.
“Kalau mereka enggak paham tentang pengantar ilmu hukum, belajar kembali lah. Baca buku atau les privat supaya lebih paham, terukur, dan terarah karena melakukan gugatan enggak bisa asal saja,†kata Irfan dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (1/5). []
