wartapenanews.com – Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto meminta penanganan kasus lima oknum polisi calon penerimaan bintara Polri pada tahun 2022 di Jawa Tengah berlangsung transparan.
“Penanganan pidana kasus ini perlu transparansi dan diurai siapa saja yang terlibat dan berperan,” kata Benny di Jakarta, Kamis (23/3/2023).
Menurut Benny, uang suap yang sudah dikembalikan oleh pelaku tidak menghaopus perbuatan pidana. Perlu ada efek jera yang berdampak pada masyarakat apabila penyuap dan penerima suap diproses pidana.
“Hal ini sekaligus untuk mengedukasi publik,” katanya seperti dikutip Antara.
Benny menyebut sistem rekrutmen yang dibangun oleh Polri sudah baik. Namun, semua hal itu tergantung yang melaksanakan.
“Perlu integritas yang tinggi, transparansi, dan akuntabel,” ujar Benny.
Kenapa baru saat ini pelaku dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat? Menurut Benny, terdapat dugaan ada pihak yang tidak puas dengan penanganan kasus tersebut.
Oleh karena itu, Kompolnas mendorong transparansi dalam penanganan kasus calon bintara Polri tersebut secara serius. Selain sanksi berat hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), juga sanksi pidana.
“Kompolnas mengapresiasi Kapolri yang telah memberikan arahan agar diberikan sanksi PTDH dan pidana,” kata Benny.
Benny menambahkan, sanksi berat tidak menutup kemungkinan akan membuat tersangka membuka suara tentang siapa saja yang terlibat dan ikut menerima uang tersebut. Purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang dua ini berharap penanganan secara transparan akan dapat menentukan siswa mana yang lulus atau yang diluluskan.
“Bagi yang diluluskan, perlu digugurkan,” ujar Benny menegaskan. (mus)
